Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengimbangi Polri. 

"Kalau mau husnudzon, jangan-jangan yang dilakukan sekarang dengan menaikkan TNI adalah cara pikir Prabowo untuk mengimbangi Polri yang sudah terlalu tinggi," kata  Zainal Arifin Mochtar dikutip dari akun Youtube Hendri Satrio Official, Kamis (20/3//2025).

Sebab publik sudah mengetahui pasca penghapusan Dwifungsi ABRI, peran Polri sangat dominan. "Sudah naik bisnisnya (Polri)," ujar Zainal.

Meski begitu, RUU TNI yang segera disahkan DPR menjadi UU lumayan berisiko. "Nanti Polri semakin bengkak, TNI semakin bengkak," kata Zainal.

Ketimbang melakukan revisi UU TNI, Zainal mengusulkan agar dilakukan reformasi menyeluruh terhadap TNI dan Polri.

"Yang dibutuhkan reformasi bukan kompetisi TNI dan Polri," pungkas Zainal. []