Pakar Hukum Pidana Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan, mengatakan, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak boleh dihilangkan.
Rezky | 22 Mar 2025 | Selengkapnya
Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)…
A Amri | 20 Mar 2025 | Selengkapnya
Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Konglomerat Tan Kian atas perkembangan kasus Jiwasraya.
Rezky | 8 Feb 2025 | Selengkapnya
