Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengungkapkan, Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan sebagai sebagai respons dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
A Amri | 18 Apr 2025 | Selengkapnya
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar polisi menghapus soal perlunya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi masyarakat.
Rezky | 25 Mar 2025 | Selengkapnya
Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)…
A Amri | 20 Mar 2025 | Selengkapnya
Dwifungsi Polri lebih berbahaya dari Dwifungsi TNI. Saat ini nyaris di seluruh jabatan sipil diisi anggota Polri.
A Amri | 19 Mar 2025 | Selengkapnya
Sebanyak 1,54 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan Polri telah menerima tunjangan hari raya (THR) 2025, terhitung sejak Senin (17/3/2025) sore.
Iman M | 18 Mar 2025 | Selengkapnya
Polri meminta Kementerian Perdagangan mencabut izin merek dan usaha pabrik MinyaKita yang terbukti mengurangi takaran di pasaran.
Rezky | 12 Mar 2025 | Selengkapnya
