Produsen minyak goreng kemasan Minyakita dituding melakukan kecurangan. Sebab, produk yang mereka jual ternyata tidak sesuai takaran. 

Ramai beredar di media sosial, warganet membandingkan isi Minyakita dengan isi merk lain yang sama-sama mengklaim kemasan 1 liter.

Ternyata saat dituang ke dalam alat pengukur, jumlah Minyakita tak sampai 1 liter, sementara merk lain sesuai yang disampaikan.

Selain temuan warganet, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menemukan kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

“Ini jelas tidak cukup satu liter,” ujar Mentan dengan nada tegas usai menemukan isi kemasan Minyakita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni 750-800 mililiter, bukan satu liter.

“Kami minta untuk diproses dan jika terbukti bersalah, kami minta agar pabrik ini ditutup dan produk mereka disegel,” ujar Mentan dengan tegas.

Mentan mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kabareskrim Polri, termasuk Satgas Pangan, untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Atas kecurangan yang sangat merugikan publik tersebut, pemerintah didorong mengambil sikap tegas terhadap produsen Minyakita. Salah satu yang meminta pemerintah bersikap tegas adalah Cindy Monica, anggota Komisi IV DPR RI. 

“Saya mendorong Kementerian Perdagangan dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh produsen Minyakita,” ujar Cindy Monica, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Jika pemerintah menemukan pelanggaran, maka perusahaan produsen Minyakita harus mendapat sanksi tegas, seperti peringatan keras hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini diperlukan karena mereka telah merugikan masyarakat.

“Masyarakat berhak mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka beli. Oleh sebab itu, ke depan, pengawasan harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang,” ujarnya. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono juga menyampaikan hal yang sama. Ia meminta pemerintah melakukan tindakan tegas dari kasus Minyakita tersebut.

“Kalau yang dicek sama Menteri Pertanian kurang dari satu liter, maka perlu sanksi tegas kepada perusahaannya,” kata Legislator dapil Jawa Timur VII tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/3/2025).[]