Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jumat sore (09/09) ini. Dalam kesempatan itu, Jokowi akan melobi Duterte terkait kuota haji untuk Filipina.

Presiden Jokowi ingin agar kuota haji yang selama ini tidak terpakai di Filipina, bisa secara resmi digunakan oleh Indonesia yang kekurangan kuota haji.

"Kalau diizinkan secara resmi, kuota-kuota dari negara sahabat, atau tetangga yang tidak digunakan itu bisa digunakan oleh Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (09/09).

Pramono menambahkan, 700 warga negara Indonesia yang sudah terlanjur naik haji secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina melalui Manila, juga akan dibicarakan.

Pemerintah akan meminta agar 700 WNI itu dianggap sebagai korban dan tidak perlu diproses secara hukum oleh pemerintah Filipina. "Tentunya harus ada penanganan terhadap hal itu," ujar Pramono.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah berbicara dengan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz agar menambah kuota Indonesia, sebesar 10.000 jamaah per tahunnya. "Karena kalau kita menunggu haji itu bisa sampai 20 tahun, sehingga antreannya terlalu panjang," kata Pramono.

Selain membicarakan permasalahan haji, kata Pramono, Jokowi juga akan membicarakan masalah penyanderaan WNI di Filipina. Hingga kini, sembilan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf belum berhasil dibebaskan.