Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar mengikuti program KB, termasuk, vasektomi bisa dijadikan syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jawa Barat. 

Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

Usul tersebut mendapatkan penolakan dari Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi meminta pemerintah mengkaji kembali usulan tersebut. Menurut Gus Fahrus, akan sangat menyedihkan apabila melihat masyarakat yang kekurangan ekonomi harus dipaksa vasektomi hanya karena bansos. 

"Itu sangat menyedihkan bagaimana orang miskin harus dimandulkan, sesuatu yang saya kira harus dinilai kembali secara nalar," ujarnya, dikutip dari kompas.com, Minggu (4/5/2024).

Menurut Gus Fahrur, ajakan menggunakan alat kontrasepsi sudah cukup jika digunakan sebagai syarat bansos. 

"Saya kira ajaran ber-KB sudah cukup, tidak harus dipaksakan vasektomi," ujarnya menegaskan. 

Gus Fahrur menuturkan, penerapan vasektomi perlu mengutamakan aspek keagamaan, bukan hanya sekedar menjadi syarat bansos.  Apalagi sudah banyak juga ulama yang telah mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah tindakan yang haram berdasarkan syariat Islam. 

"Karena vasektomi itu ulama masih berbeda pendapat dan mayoritas mengharamkan apabila mencegah kelahiran secara total, ada alat KB lainnya diperbolehkan," ujarnya. 

Karenanya, pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan karena vasektomi berkaitan dengan hukum halal atau haram yang dihormati bagi keyakinan setiap warga negara Indonesia. 

"Saya kira itu harus dipertimbangkan jika pemerintah mau cukup mulai dengan program KB," kata Gus Fahrur. []