HARI ini orang ramai menyoal kondisi Indonesia saat ini. Terutama setelah IHSG anjlok. Semua menyalahkan kebijakan pemerintah. Yang pada intinya: dinilai tidak pro pasar. 

Pasar… ya.. pasar. Pasar adalah daulat pasar. Dan daulat pasar adalah model perekonomian kapitalis-imperialis. Karena prinsipnya: the survival of the fit.

Sementara kerunyaman hari ini di seluruh dunia akibat dari model ekonomi pertumbuhan yang dianut masyarakat global pro pasar. Yang eksploitatif, dan memaksa pertumbuhan ekonomi serta konsumsi tinggi. Sehingga menyebabkan dis-equilibrium di semua lini. 

Tapi kita menjadi seolah lupa; bahwa yang harus diperjuangkan Indonesia dengan ekonomi Pancasila adalah kebalikan dari daulat pasar. Yaitu daulat negara. Dan pemikiran para pendiri bangsa yang lebih memilih redistribution with growth, ketimbang redistribution from growth mulai menjadi tren di kalangan cendekiawan alternatif saat ini. Terutama di Eropa, yang mengampanyekan prosperity without growth.

Saya pribadi, sebagai mahasiswa yang sedang studi doktoral ilmu hukum dan pembangunan, tidak ingin ikut menari dengan tabuhan gendang elit global yang bermental imperialis dan predatorik. Ini pilihan atas dasar otoritas keilmuan yang sedang saya dalami. Terutama dengan merujuk pada pemikiran para pendiri bangsa. Yang mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui perwujudan negara sosialisme yang berketuhanan. 

Jadi yang harus menjadi kesadaran bersama bangsa ini adalah mengakhiri struktur sosial yang disuntikkan oleh Sosiolog Talcott Parsons, sehingga menghasilkan struktur sosial seperti gelas Wine, di mana rakyat kebanyakan menjadi alas yang melebar tapi sempit dan berdesakan di kaki gelas Wine. Struktur ini adalah struktur kolonialisme bentuk baru. Yang dirumuskan elit global predatorik di forum Bretton Woods pada tahun 1944 yang menghasilkan IMF, World Bank, dan GATT. Sehingga mereka tetap dapat menghisap negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia ke-2 tanpa harus mengirim tentara untuk menduduki dan menjajah.

Karena itu, yang harus kita lakukan adalah mengembalikan struktur sosial bangsa Indonesia menjadi cangkir kopi atau gelas teh. Sehingga rakyat kebanyakan tidak berjarak sempit dengan penguasa, pengusaha, dan kelas menengah. Karena saya juga bukan pengikut Karl Marx yang mencita-citakan melahirkan diktatur proletariat. Yang memimpikan semua alat produksi di tangan rakyat. Apalagi Lenin yang mematikan kaum pemodal. 

Karena prinsip kemerdekaan yang dicanangkan 17 Agustus 1945 adalah rakyat menjadi bagian inti dari produksi dan perekonomian nasional bersama semua fungsi sosial dalam struktur masyarakat melalui pengaturan yang adil oleh negara. Tanpa menafikkan modal asing dan pinjaman modal dari negara lain. Tetapi tentu bukan modal asing yang dibebaskan dari aturan negara dan pinjaman luar negeri yang diikuti ratusan syarat. 

Lantas bagaimana dengan pemerintahan Prabowo saat ini? Saya pribadi masih melihat, path di dalam pikiran Prabowo adalah break the glass of wine. 

Tetapi persoalan kualitas dan kapasitas orang-orang di dalam kabinet, terutama orang-orang lama yang bekerja untuk pemerintahan sebelumnya, dan orang-orang yang mengisi jabatan yang begitu gemuk dengan outcome yang tidak terukur, tentu menjadi pertanyaan. Kita lihat saja seiring waktu. 

Tetapi secara prinsip: Ada path dari pikiran Prabowo untuk mengurangi daulat pasar menjadi daulat negara.

*Penulis adalah Mahasiswa Doktor Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan pendiri Pusat Studi Pembangunan Berbasis Pancasila