Pasca Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak lama kemudian beredar video berjudul "Pelemahan KPK oleh Jokowi".

Video berdurasi 5 menit 24 detik itu berisi pernyataan Hasto Kristiyanto soal peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam revisi UU KPK.

Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Mei 2019 untuk membicarakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di Pilkada Serentak 2020.

Saat itu, Hasto mempertanyakan keseriusan Jokowi untuk mengusung putra sulung dan menantunya itu menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. 

Hasto menyarankan agar Jokowi membatalkan rencana tersebut. Sebab, jika keduanya menang maka secara otomatis keduanya yakni anak dan mantu Jokowi akan menjadi pejabat negara. 

"Hal ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya," kata Hasto Kristiyanto dalam video yang dikutip Minggu (23/2/2025).

Sebab, kata Hasto, kalau Gibran dan Bobby menjadi wali kota maka akan dengan mudah terkena operasi tangkap tangan KPK dan aparat penegak hukum yang lain.

Tak lama setelah itu kemudian Hasto ditemui seorang menteri kepercayaan Jokowi yang mengabarkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu berencana merevisi UU KPK. 

Pasal yang direvisi antara lain mengenai pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, dan pasal-pasal lain yang membuat penyidik dari unsur independen tak bisa masuk ke KPK.

Menteri itu mengatakan, untuk keperluan tesebut menbutuhkan dana sebesar 3 juta dolar AS untuk menggolkan revisi UU KPK. 

Menurut Hasto, revisi UU KPK itu berjalan mulus karena Presiden Jokowi saat itu punya kepentingan melindungi Gibran dan Bobby.

"Sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum Pilkada Serentak, saat Mas Gibran dan Mas Bobby berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali Kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan," pungkas Hasto.[]