Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap terbukti gagal mengelola fiskal dan menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Sri Mulyani juga dianggap tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Hal tersebut disampaikan oleh Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan untuk merespons rancangan APBN 2025. 

Anthony lalu mempertanyakan ihwal kebijakan fiskal Menteri Keuangan tiga periode itu yang babak belur karena tidak sesuai dengan tema besar APBN 2025.

"Terus kenapa sekarang di masa tahun transisi ini, kebijakan fiskal yang disusun Sri Mulyani, tiba-tiba bisa menjadi super, seolah-olah bisa menjadi penentu masa depan Indonesia, sebagai landasan Indonesia Emas 2045?" tanya Anthony, dalam keterangannya dikutip Minggu (23/5/20245).

Anthony mengurai fakta selama 10 tahun atau periode 2014-2024, tingkat kemiskinan nasional menurut BPS, hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).

Kemudian utang pemerintah naik Rp6.071 triliun, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024), atau naik lebih dari 230 persen.

Angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 2022.

"Berdasarkan data-data tersebut, pemerintahan Joko Widodo dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia," kata Anthony menegaskan. 

Menurut Anthony, jika mengikuti arahan dan strategi kebijakan fiskal dari pihak yang gagal dalam mengelola fiskal, maka hampir dapat dipastikan akan mengulang kegagalan tersebut.

"Artinya, menyerahkan pengelolaan fiskal 2024-2029 kepada Sri Mulyani lagi yang terbukti gagal selama 10 tahun terakhir, maka hampir dapat dipastikan akan gagal juga," pungkasnya. []