PADA 2025, genap sepuluh tahun pelaksanaan Dana Desa, sebuah program yang dimulai pada 2015 untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. 

Dana ini langsung disalurkan ke pemerintah desa dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Pada tahun pertama pelaksanaan, sekitar Rp20,7 triliun dialokasikan untuk 74.957 desa, dan pada tahun 2025 diprediksi jumlahnya akan meningkat menjadi Rp120 triliun untuk lebih dari 83.000 desa.

Selama satu dekade ini, Dana Desa telah membawa sejumlah pencapaian signifikan. Dalam sektor infrastruktur, program ini telah banyak berkontribusi pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta fasilitas air bersih dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur desa telah mencakup 211.000 km jalan desa, 8.000 sumber air bersih, dan 2.000 unit MCK.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi desa menjadi fokus utama penggunaan Dana Desa. Program ini telah membantu berkembangnya lebih dari 200.000 usaha mikro, termasuk kerajinan tangan dan produk pertanian lokal, melalui Program Ekonomi Kreatif. Pada 2023, lebih dari 10.000 unit alat pertanian modern juga telah disalurkan untuk mendukung sektor pertanian dan irigasi.

Tak kalah penting, Dana Desa juga berperan dalam peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Sebanyak lebih dari 70.000 ruang kelas dibangun atau direnovasi, dan lebih dari 60.000 Posyandu didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Semua pencapaian ini menunjukkan dampak positif Dana Desa terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

Tantangan Pengelolaan Dana Desa

Meski demikian, program ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan di banyak desa. Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), lebih dari setengah desa mengalami kekurangan tenaga ahli di bidang manajerial dan teknis, yang mempengaruhi efektivitas implementasi program.

Tantangan lain adalah masalah penyalahgunaan Dana Desa. Meskipun kasusnya terbatas, hal ini tetap menjadi perhatian serius. Hingga 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat lebih dari 1.000 kasus, termasuk penggelapan dan proyek fiktif. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan Dana Desa benar-benar mencapai tujuannya.

Sepuluh tahun Dana Desa diharapkan bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam implementasi program, agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat desa di seluruh Indonesia. 

Ketergantungan desa terhadap Dana Desa dari pemerintah pusat masih tinggi meskipun dampak positifnya cukup luas. Survei dari APDESI menunjukkan hampir 60% desa mengandalkan Dana Desa sebagai sumber utama pembangunan, yang mengindikasikan perlunya strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Dana Desa telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan beberapa indikator, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tampak jelas. 

Survei LIPI 2023 menunjukkan sekitar 70% warga desa merasakan peningkatan kualitas hidup setelah Dana Desa diterapkan. Dalam hal pengentasan kemiskinan, data dari BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan di desa sekitar 10 persen sejak pelaksanaan program ini. 

Angka kemiskinan yang sebelumnya 14,6% pada 2015 turun menjadi 8,5% pada 2023. Dana Desa juga telah memperkuat ketahanan sosial dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan. 

Survei Partisipasi Desa 2023 menunjukkan bahwa sekitar 85% warga desa terlibat aktif dalam penggunaan Dana Desa, yang meningkatkan rasa kepemilikan dan solidaritas.

Untuk memastikan keberlanjutan Dana Desa di masa depan, beberapa langkah strategis perlu diambil. 

Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Pemerintah harus menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk perangkat desa, dengan program pelatihan berbasis teknologi dan manajemen proyek sebagai solusi efektif. 

Kedua, pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam penggunaan dana sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan. Teknologi informasi bisa digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. 

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan desa menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Desa. Pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor lain, seperti pariwisata, kerajinan, dan pertanian unggulan, untuk memperkuat ekonomi desa.

Selama 10 tahun pelaksanaannya, Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Meski masih ada tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan, program ini tetap menjadi pilar penting pembangunan nasional. 

Peningkatan kapasitas desa dan perbaikan berkelanjutan akan memastikan Dana Desa terus mendorong pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan di desa. 

Langkah-langkah strategis yang diambil ke depan akan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini dalam mendukung pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya diversifikasi pendapatan dan penguatan kapasitas, diharapkan ketergantungan desa pada dana pusat bisa berkurang. 

*Penulis adalah Aparatur Sipil Negara