Rusia menanggapi peristiwa ributnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan, Zelensky telah menerima tamparan keras setelah Trump mengatakan dia tidak menghormati Amerika Serikat (AS) dan tidak ada terima kasihnya. 

"Teguran brutal di Ruang Oval," tulis Medvedev, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, di Telegram, dikutip dari Reuters, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Medvedev,Zelensky telah mendengar langsung sebuah kebenaran. "Rezim Kyiv sedang bermain-main dengan Perang Dunia Ketiga," tulis Medvedev.

Bahkan Medvedev menyerukan agar bantuan militer untuk Ukraina dihentikan, sesuatu yang sudah lama diinginkan Moskow.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, merupakan suatu keajaiban bahwa Trump dan Vance menahan diri untuk tidak memukul Zelensky selama pertengkaran tersebut, yang disiarkan di saluran berita di seluruh dunia. 

"Zelensky menggigit tangan yang memberinya makan," kata Zakharova.

Sementara itu, Komentator TV nasionalis garis keras Rusia, Vladimir Solovyov, mengumumkan acara khusus yang berjudul "Bunuh Diri Zelensky di Gedung Putih".

Selama ini, Rusia menggambarkan Zelensky sebagai boneka Amerika Serikat (AS) yang tidak stabil dan egois. 

Menurut Rusia, pemerintahan AS sebelumnya, Joe Biden sudah memanfaatkan Zelensky untuk mencoba mengalahkan Moskow secara strategis dengan cara berperang sampai orang Ukraina musnah.

Namun Zelensky menolak karakterisasi tersebut, dan mengatakan dirinya melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankan negaranya dari Rusia dengan bantuan sekutu Ukraina.

Pemulihan hubungan yang cepat antara Moskow dan Washington di era Presiden Trump telah membuat Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa khawatir.

Mereka khawatir Trump dan Presiden Vladimir Putin dapat membuat kesepakatan yang mengesampingkan dan merusak keamanan Ukraina.

Putin telah berulang kali mengatakan, Zelensky bukanlah pemimpin yang sah karena masa jabatan 5 tahunnya telah berakhir tahun 2024 lalu.

Saat ini Ukraina tidak dapat menyelenggarakan pemilu karena berada di bawah darurat militer sejak perang skala penuh meletus pada Februari 2022. []