Kritikus Politik, Rocky Gerung, mengkritik langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang melaporkan sejumlah aktivis yang meragukan keaslian ijazah Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya ke Polda Metro Jaya.

Menurut Rocky, pelaporan itu terlambat karena baru dilakukan setelah isu tersebut menimbulkan kegaduhan publik.

“Tidak ada soal jika Jokowi memperkarakan orang yang meragukan ijazahnya. Yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang? Setelah ada korban, setelah ada kegaduhan, setelah semua orang dibuat sibuk dengan satu lembar kertas itu?" kata Rocky Gerung lewat kanal YouTube pribadinya, Rabu (30/4/2025).

Menurut Rocky, seharusnya pertanyaan publik terkait keaslian ijazah dianggap sebagai bagian dari kontrol warga terhadap kepala negara. Bukan sebagai serangan personal yang masuk dalam ranah hukum pidana.

“Warga negara bertanya, 'bapak, ijazah bapak itu asli atau palsu?', kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana," kata Rocky.

Rocky mengatakan, akar persoalan ini adalah moral, bukan hukum. 

Menurut Rocky, polemik sebenarnya bisa dicegah kalau Jokowi menjawab isu tersebut sejak awal secara terbuka.

Penundaan respons dari Jokowi, justru menimbulkan kesan adanya niat tertentu di balik diamnya selama ini. 

Menurut Rocky, dalam dunia politik, penundaan kerap diasosiasikan dengan perencanaan kejahatan. "Justru Pak Jokowi bisa dituduh balik membuat kegaduhan," pungkas Rocky Gerung. []