Kondisi fiskal Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada tahun ini dengan penurunan rasio penerimaan negara dan meningkatnya beban utang.

Mengutip laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis pada 4 April 2025, Bank Dunia mengklaim rasio penerimaan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 menjadi yang paling rendah di antara negara berpendapatan menengah.

"Rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB pada 2024 sebesar 12,7 persen merupakan yang terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah," demikian keterangan Bank Dunia sebagaimana dikutip pada Jumat (2/5/2025).

Kondisi tersebut sebagian besar disebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Catatan Bank Dunia, sekitar 6,4 persen dari PDB potensi penerimaan pajak Indonesia gagal terkumpul sepanjang tahun lalu.

Bank Dunia juga memperkirakan rasio penerimaan Indonesia tahun 2025 akan merosot lebih dalam lagi menjadi 11,9 persen terhadap PDB. Angka ini berada di bawah target 12,3 persen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.

Pemulihan rasio penerimaan negara diprediksi baru akan terjadi di tahun 2026 dengan angka kisaran 12,3 persen dan naik tipis menjadi 12,4 persen pada tahun 2027.

Sementara rasio utang Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Bank Dunia, rasio utang akan naik dari 39,2 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi 40,1 persen tahun ini. 

Tren kenaikan ini diprediksi berlanjut hingga mencapai 40,8 persen pada 2026 dan 41,4 persen pada 2027.

Sementara itu, pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan rasio utang di angka 39,15 persen terhadap PDB pada 2025. 

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen hingga 2029, yakni di kisaran 39,01 hingga 39,10 persen.[]