Langkah pemerintah Indonesia menyikapi kebijakan AS soal kenaikan tarif impor dinilai tepat. 

Menurut ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, kebijakan tersebut memang tidak boleh disikapi secara terburu-buru. Sebab jika salah kebijakan, fiskal Indonesia bisa terjun ke jurang resesi.

“Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan tidak mengambil kebijakan retaliasi tepat. Analisis dulu secara mendalam, kemudian lakukan dialog,” kata Fadhil Hasan dalam diskusi virtual yang digelar Indef bertema Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat (4/4/2025).

Ia menambahkan dalam situasi genting seperti ini, perlu adanya bahasa normatif yang menenangkan, bukan mengeluarkan kebijakan yang bikin masyarakat semakin panik.

Pemerintah Indonesia juga mengirim tim lobi tingkat tinggi ke Washington DC untuk membuka ruang dialog dan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim tersebut terdiri dari perwakilan lintas kementerian dan pejabat senior yang memiliki mandat langsung dari Presiden.

Sementara di tingkat domestik, pemerintah sedang mempercepat upaya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Reformasi kebijakan ini mencakup pengurangan hambatan birokrasi dan percepatan perizinan, guna memastikan produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional.

“Di dalam negeri sendiri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, Jumat (4/4/2025). []