Desakan untuk menurunkan Bahlil Lahadalia dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar mulai bermunculan. Bahlil dianggap gagal menakhodai partai berlambang pohon beringin tersebut.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai dalam sejarah Golkar, riak-riak kecil akhirnya berkembang menjadi besar. Itu sebabnya upaya pendongkelan Bahlil tidak bisa diremehkan.

"Kita harus melihat fakta sejarah, bahwa Golkar partai yang dinamis dan tidak dimiliki oleh orang perorangan. Sekecil apapun riak-riak yang terjadi di Golkar bisa menggulingkan ketua umum," kata Saiful, dikutip Rabu (19/2/2025).

Menurut Saiful, Bahlil layak dievaluasi. Sebab ia membuat kegaduhan yang luar biasa. Bahkan, menurut Saiful, kader Golkar sudah bisa menggulirkan Munaslub karena Bahlil dianggap tidak kompeten dalam menjalankan roda organisasi, bahkan untuk masalah terkecil mengelola kementerian yang dipimpinnya.

"Kebijakan LPG 3 Kg yang kontroversial membuat kader Golkar ragu terhadap kepemimpinan Bahlil, sehingga wajar jika ada keinginan untuk mengganti Bahlil demi untuk menjaga marwah partai," kata Saiful.

Apalagi, dalam sejarahnya, Golkar adalah partai yang selalu tegak lurus kepada penguasa. Kegaduhan akibat ulah Bahlil tak bisa dipertahankan, jika Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah malah membuat kegaduhan. 

"Saya kira Munaslub wajar dimunculkan sebagai opsi, karena jangan sampai Golkar justru membuat kacau pemerintahan, karena tidak mungkin Golkar akan menjadi beban pemerintahan," pungkas Saiful. []