RUU Perampasan Aset masih mentok di DPR. Berembus kabar, penolakan untuk mengesahkan RUU tersebut justru datang dari elit politik.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menuturkan bahwa pemerintah tidak menunda pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut.

"Saya rasa tidak ada maksud. Ini soal bahkan kita mengusulkan supaya itu bisa dibahas bersamaan nanti ya,” kata Supratman di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, dikutip Rabu (19/2/2025).

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya dan menegaskan aset para pelaku korupsi bisa dikembalikan ke negara.

"Komitmen pemerintah, bisa sisaksikan bagaimana upaya Bapak Presiden Prabowo menegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum maupun kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menegakkan aturan-aturan terkait tindak pidana korupsi,” pungkas Supratman. []