Isu BBM oplosan muncul menyusul mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kasus ini menggegerkan publik, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada Pertamina. 

Kasus korupsi yang terjadi di terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, ini menyeret 7 tersangka, dan kerugian negara akibat kasus tersebut ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut kasus tersebut bisa terjadi karena kelalaian Erick Thohir sebagai pengelola. Maka, menurutnya Erick Thohir layak diusut. 

“Bagaimanapun Erick Thohir tidak dapat lepas dari tanggung jawab korupsi ini, terlebih kasusnya adalah kerugian negara,” kata Dedi Kurnia kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Ia menyarankan Erick Thohir untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN agar penyelidikan terhadap kasus ini bisa dilakukan lebih leluasa tanpa ada intervensi kekuasaan. 

“BUMN yang alami kerugian karena tindakan kejahatan atau korupsi, membuat Erick layak diusut sekaligus harus mundur,” ujarnya dengan tegas. 

Komentar senada juga disampaikan oleh peneliti BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Ia berharap Presiden Prabowo Soebianto berani melakukan evaluasi yang sangat serius terhadap Erick Thohir dalam kasus korupsi di Pertamina tersebut.

“Saya pikir perlu mendapat perhatian serius dari Presiden karena nominalnya yang terbesar sepanjang sejarah korupsi di Indonesia,” demikian disampaikan Wasisto. []