Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden yang meminta seluruh Kementerian dan Lembaga Negara melakukan efisiensi anggaran.

Isu yang beredar di masyarakat, efisiensi anggaran ini dilakukan guna menunjang program makan bergizi gratis (MBG). 

Salah satu dampak yang langsung terasa akibat efesiensi anggaran di lembaga negara adalah PHK massal yang terjadi di RRI dan TVRI. 

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan meminta pemerintah menimbang ulang soal efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?" ujar Putra.

Sempat beredar sebelumnya dari berbagai unggahan di media sosial yang mengungkapkan adanya PHK besar-besaran buntut dari penggunaan anggaran untuk MBG.

Hal itu seperti yang dinyatakan Suwandih, seorang pekerja di bidang event organizer (EO) yang perusahaannya tempat bekerja harus menutup operasional akibat penurunan permintaan dan pemangkasan anggaran kegiatan dari klien pemerintah maupun swasta.

“Awal tahun 2025 menjadi titik balik yang sulit bagi banyak keluarga di Indonesia, termasuk keluarga kecil saya. Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 membawa dampak yang luas. Salah satu kebijakan positifnya adalah program makan gratis bagi siswa di sekolah, yang sangat membantu keluarga dengan anak usia sekolah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi penyebab hilangnya pekerjaan saya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (13/2/2025).

Selama lima tahun terakhir, ia bekerja sebagai project officer di sebuah perusahaan EO yang menangani berbagai acara, mulai dari konferensi, peluncuran produk, hingga event pemerintahan. Awalnya, 2025 terasa menjanjikan karena banyak agenda besar yang sudah masuk dalam kalender kerja.

Namun, segalanya berubah setelah kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan. Banyak instansi pemerintah yang membatalkan atau menunda acara mereka. Klien-klien dari sektor swasta pun ikut mengencangkan ikat pinggang.

“Sebulan setelah kebijakan itu diterapkan, perusahaan mulai merasakan dampaknya. Beberapa proyek besar dibatalkan, dan pemasukan perusahaan menurun drastis. Pada bulan Maret, manajemen akhirnya mengambil keputusan berat: merumahkan lebih dari separuh karyawan, termasuk saya. Surat PHK yang saya terima menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis di tengah situasi yang tidak menentu,” ujarnya dengan tegas.

“Saya sadar bahwa keputusan itu bukan sepenuhnya kesalahan perusahaan. Data dari Asosiasi Event Organizer Indonesia menunjukkan bahwa sejak diterapkannya Inpres No. 1 Tahun 2025, banyak perusahaan EO kecil hingga besar mengalami penurunan omzet hingga 70 persen. Industri event yang sempat pulih pasca-pandemi, kini kembali terpuruk karena pemotongan anggaran besar-besaran di sektor yang menjadi tulang punggung kegiatan kami,” tutur Putra.

Di lain sisi, ia mengaku anaknya senang ketika mendapatkan fasilitas makan gratis di sekolah. Program makan gratis ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak dan menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Saya tentu bersyukur anak saya tidak lagi harus membawa bekal dari rumah setiap hari. Setidaknya, saya bisa sedikit berhemat di tengah situasi sulit ini,” ungkap dia.

Program makan gratis memang berdampak positif. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lebih dari 10 juta siswa kini mendapat akses makan sehat setiap hari. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah, terutama di daerah terpencil.

Namun, bagi pekerja seperti saya, kebijakan efisiensi ini terasa berat. PHK yang saya alami bukanlah kasus tunggal. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor jasa, termasuk event organizer, adalah salah satu yang paling terdampak,” bebernya lagi.

“Saya hanya berharap pemerintah terus mengevaluasi kebijakan ini, agar ke depannya bisa menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan generasi muda dan perlindungan bagi para pekerja seperti saya. Karena di balik angka-angka kebijakan, ada ribuan keluarga yang sedang berjuang untuk bangkit kembali,” pungkasnya. []