Hari ini, Jumat (21/2/2025), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta akan kembali menggelar aksi demontrasi bertajuk 'Indonesia Gelap'. Aksi akan digelar bergabung dengan elemen masyarakat lain seperti dari koalisi sipil.

Aksi mahasiswa 'Indonesia Gelap' hari ini merupakan kelanjutan aksi sebelumnya. Kamis (20/2/2025) kemarin mahasiswa juga menggelar aksi demo di sejumlah daerah setelah rangkaian demo hari pertama, kedua, dan ketiga pada Senin (17/2/2025), Selasa (18/2/2025), dan Rabu (19/2/2025).

Aksi Indonesia Gelap pada Kamis kemarin digelar di antaranya di Palembang, Medan, Jakarta, Yogyakarta, hingga Mataram.

Kepastian mahasiswa akan kembali turun hari ini terpantau dari selebaran yang beredar di media sosial (medsos).

Anas mengatakan, BEM SI bersama koailsi sipil telah berkonsolidasi untuk menyepakati teknis aksi pada Jumat ini.

"Konsolidasi lanjutan hari ini akan membahas mekanisme gerakan lanjutan, termasuk bagaimana teknis di hari Jumat," kata Koordinator BEM SI, Anas Rabbani, Kamis (20/2/2025).

Di sisi lain, YLBHI membuka kanal untuk mengadukan tindakan kekerasan aparat terkait gelombang aksi "Indonesia Gelap" yang turut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, 

Massa aksi dapat mengakses kanal YLBHI tersebut melalui sejumlah nomor telepon yang telah dilampirkan melalui unggahan dalam akun @yayasanlbhindonesia.

"Saat ini LBH-YLBHI membuka posko pengaduan berupa pusat bantuan hukum dan anti kriminalisasi di 18 wilayah," tulis unggahan YLHBI.

Aksi aliansi mahasiswa Indonesia Gelap di Jakarta, kemarin, disekat aparat di depan Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda), sekitar satu kilometer dari Istana Kepresidenan.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan yang sama, di mana 9 tuntutan utama dibacakan di hadapan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menemui demonstran di lokasi aksi pada Kamis petang.

Ada pun 9 tuntutan utama massa aksi Indonesia Gelap itu adalah kaji ulang Inpres 1/2025 tentang pemotongan anggaran, tolak revisi UU Minerba yang bermasalah, tolak dwifungsi TNI, tolak cawe-cawe Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, sahkan RUU perampasan aset.

Kemudian tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, tolak impunitas dan tuntaskan kasus HAM berat, serta evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis. []