Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi keberhasilan pemerintah menangkap buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono yang buron selama 13 tahun. Samadikun ditangkap kepolisian Tiongkok atas permintaan Badan Intelijen Negara (BIN) saat hendak menonton balapan Formula Satu di Shanghai, Tiongkok.

“Penangkapan buronan BLBI patut diapresiasi dan harus diikuti dengan buronan BLBI yang lain. Hukum harus ditegakkan," ujar Fadli kepada pers di Jakarta, Senin (18/04).

Wakil Ketua DPR itu berharap pemerintah terus mengejar sejumlah buronan kasus korupsi yang kini melarikan diri. Terlebih, saat ini teknologi semakin maju, sehingga memudahkan proses pencarian.

“Di situasi globalisasi sekarang, masa kita tidak tahu keberadaan mereka? Dengan teknologi yang semakin maju, tentu kita bisa melacak segera. Jangan sampai mereka dibiarkan bebas," kata Fadli.

Seperti diberitakan, mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Tbk, Samadikun Hartono, yang merupakan buron Kejaksaan Agung sejak 28 Mei 2003 berhasil ditangkap di Tiongkok.

Samadikun membawa pergi uang negara sebesar Rp169,4 miliar yang bersumber dari BLBI. Sebagai obligor BLBI yang telah menyelewengkan dana talangan, Samadikun telah divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan.

Kepala BIN Sutiyoso menerankan Samadikun ditangkap pada 14 April malam di Sanghai. Sutiyoso menjelaskan, Samadikun memang sudah masuk pemantauan BIN dalam waktu yang cukup lama.

“Bekerja sama dengan aparat pemerintah China, BIN memantau pergerakan SH sebagai salah satu target operasi. Pemantauan ini sudah berjalan beberapa waktu lamanya. Selanjutnya,pada tanggal 7 April 2016, saya diundang menjadi keynote speaker dalam sebuah acara di China. Dalam kesempatan tersebut saya bertemu dengan Menteri Polhukam dan pejabat terkait, serta meminta dukungan dalam menangkap SH," jelas Bang Yos.

Saat ini Samadikun masih berada di tangan aparat Kepolisian Tiongkok. Pemerintah Indonesia harus menunggu proses keimigrasian di negara itu untuk membawa pulang Samadikun kembali ke Tanah Air. “Saya kira kalau sudah begini yang akan berperan Menlu Bu Retno akan koordinasi dengan pemerintah Tiongkok," terang Sutiyoso.