Saat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meminta KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya.

Hasto berharap penahanannya dapat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga Jokowi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta publik dan Hasto untuk melapor ke KPK jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Jokowi. 

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mempertanyakan sikap KPK tersebut. Menurut Muslim sudah banyak laporan yang masuk terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi.

"Sudah banyak laporan ke KPK terkait Jokowi dan keluarganya," kata Muslim, Minggu (23/2/2025).

Bahkan sudah ada laporan dari warga Solo terkait dugaan korupsi Jokowi ketika menjabat sebagai Walikota Solo.  Tahun 2012, warga Solo telah melapor ke KPK tentang kasus dugaan korupsi dana pendidikan dan penjualan Hotel Muliawan yang merupakan aset Pemkot Solo.

"Tapi kasus itu tidak diusut KPK. Begitu juga saat sebagai Gubernur DKI, banyak kasus yang dilaporkan ke KPK oleh masyarakat. Di antaranya Pergub soal 17 Pulau Reklamasi, Kasus Bus Transjakarta, dan lain-lain juga tidak diusut oleh KPK," ujar Muslim membeberkan. 

Muslim juga menambahkan, bahwa semua laporan yang masuk ke KPK itu sudah disertai dengan bukti yang lengkap.

"Belakangan laporan soal dugaan gratifikasi Gibran dan Kaesang yang dilaporkan Ubedillah Badrun, laporan tentang kasus Bobby Nasution soal Blok Medan, ekspor ilegal Nikel 5,3 juta ton, belakangan laporan yang dilakukan Abraham Samad dan kawan-kawan soal PSN PIK 2. Juga laporan TPUA soal ijazah palsu yang menjadi dasar korupsi rezim Jokowi, penggunaan private jet Kaesang Pangarep, dan sebagainya tidak pernah diproses oleh KPK sampai saat ini," pungkas Muslim. []