Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, membantah tegas isu yang menyebutkan adanya penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menurut Bambang, penghapusan subsidi BBM harus mendapat persetujuan dari DPR. Namun hingga saat ini dipastikan belum ada pembahasan terkait hal tersebut di legislatif.

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang Haryadi dengan nada tegas, Sabtu (22/2/2025).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, Presiden Presiden Prabowo Subianto justru menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. 

Untuk itu, kata Bambang, diperlukan pembenahan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut.

Menurut Bambang, Presiden Prabowo ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Diakuinya saat ini masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi ke depan akan dibenahi agar tepat sasaran.

"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil," kata Bambang.

Bambang meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dibelokkan oleh pihak tertentu. 

Menurut Bambang, pernyataan Luhut bukan mengarah pada penghapusan subsidi melainkan perbaikan skema.

"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker tahun 2023 Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani," urai Bambang.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga.

Menurut Luhut, ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025. []