Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.253,09 triliun per 31 Januari 2024. Hal itu terungkap dalam buku APBN Kita Edisi Februari 2024 yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding (belum dilunasi), jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp8.253,09 triliun dengan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) 38,75%," tulis Kemenkeu dalam buku tersebut, dikutip Selasa (27/2/2024).

Menurut Kemenkeu, rasio utang ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Rasio ini diklaim lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%. 

"Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif," kata Kemenkeu.

Kemenkeu mengatakan, per akhir Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman. Rata-rata tertimbang jatuh tempo alias average time maturity berada di kisaran 8 tahun.

Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis. Yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. 

Ada pun komposisi utang sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,19%. 

Data menyebutkan, Pemerintah menarik utang lewat instrumen SBN sebanyak Rp7.278 triliun. Berikut rinciannya.

1. Domestik sebanyak Rp5.873 triliun yang terdiri dari:

- Surat utang negara sebanyak Rp4.741 triliun

- Surat berharga syariah negara sebanyak Rp1.131 triliun

2. Valas sebanyak Rp1.404 triliun yang terdiri dari:

- Surat utang negara sebanyak Rp1.058 triliun

- Surat berharga syariah negara sebanyak Rp346 triliun.

Pemerintah juga menarik utang lewat pinjaman sebanyak Rp975 triliun. Ini rinciannya.

1. Pinjaman dalam negeri sebanyak Rp36 triliun

2. Pinjaman luar negeri sebanyak Rp938 triliun yang terdiri dari:

- Bilateral sebanyak Rp271 triliun

- Multilateral sebanyak Rp575 triliun

- Commercial banks sebanyak Rp92 triliun. []