Megaproyek kereta api cepat Jakarta – Bandung adalah salah satu proyek yang paling ramai menuai pro dan kontra di masyarakat. Proyek yang bakal digarap konsorsium BUMN Indonesia dengan China Railway Engineering Corp (CREC) itu, telah diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Januari lalu.

Pro dan kontra terus bergulir terhadap proyek raksasa yang bakal menelan anggaran US$5,5 miliar itu. Kritik muncul terkait kemanfaatan, perijinan, pembiayaan hingga soal penjaminan pemerintah.

Ditengah derasnya kritik yang muncul, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku sedih karena banyak kritik yang disampaikan tanpa data atau fakta yang kuat. "Saya sedih, seringkali ada orang yang bicara soal kereta cepat tanpa data dan fakta yang jelas."

Dikatakan Rini, semua hal menyangkut pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan secara terbuka dan dihitung secara Business to Business (B to B). “Kalaupun kreditornya, dalam hal ini bank, meminta sesuatu jaminan, itu soal jaminan dari aspek hukum, bukan jaminan utang," ujar dia, kepada politikindonesia.com, Senin (01/02) lalu .

Rini menegaskan, pembangunan kereta cepat itu merupakan suatu proyek yang dibutuhkan Indonesia. Keberadaan sarana transportasi ini diharapkan mampu memberikan dorongan pembangunan ekonomi antara Jakarta-Bandung sebagaimana tercipta kota baru sepanjang jalur Jakarta-Bandung, yang dilaluinya.

“Proyek pembangunan kereta cepat penting untuk membangun sentra ekonomi baru di sepanjang jalur Jakarta-Bandung. Kalau itu bisa diwujudkan, maka kepadatan Jakarta akan berkurang," ujar perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu.

Kepada Elva Setyaningrum, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Megawati itu, menepis sejumlah isu miring terkait proyek KA Cepat tersebut. Sarjana Ekonomi Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat itu menyatakan, skema pendanaan dan bisnis kereta cepat itu dilakukan secara terbuka. Terhadap yang curiga, Rini mempersilahkan, proyek tersebut diaudit. Berikut petikan wawancaranya.

Apa keunggulan KA Cepat Jakarta- Bandung ini?

Moda transportasi ini akan mempersingkat jarak tempuh Jakarta – Bandung. Kereta cepat ini nantinya berbeda dengan kereta yang ada saat ini, karena mampu menempuh kecepatan 250 kilometer per jam. Dengan KA ini, waktu tempuh Jakarta - Bandung hanya 45 menit.

Nantinya, kereta ini akan melewati 4 stasiun yaitu Stasiun‎ Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar.‎ Jalur KA ini membentang sepanjang 142 kilometer (km), yang sepanjang 22,5 km akan melewati jalur bawah tanah (underground).

Presiden menyatakan, proyek ini tidak melibatkan dana APBN. Lantas jaminan apa yang diberikan pemerintah?

PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai perusahaan join venture pengembang kereta cepat memang tidak memerlukan jaminan pemerintah dalam bentuk dana. Tapi, perusahaan patungan itu tentu memerlukan jaminan kepastian dari Pemerintah Indonesia, dalam bentuk regulasi.

Contohnya, jaminan tidak adanya perubahan kontrak konsesi hingga regulasi terkait kereta cepat selama masa kontrak 50 tahun. Apabila pemerintah mengubah aturan di antara itu (masa pinjaman 40 tahun), pihak KCIC yang akan dirugikan.

Misalnya, mereka diberi konsesi 50 tahun, lalu pemerintah baru mengubah 30 tahun, trasenya harus diganti apakah itu diperpanjang atau apapun maka mereka perlu mengeluarkan investasi tambahan.

Oleh sebab itu, jaminan kepastian proyek hingga opsi perubahan tersebut harus tertuang dalam regulasi yang bisa menjamin dan melindungi KCIC. Tapi, hingga saat ini permintaan jaminan tersebut belum ditandatangani.

Bagaimana kalau ada perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah baru nantinya?

Kalau memang ada perubahan regulasi nantinya, diharapkan KCIC sebagai pengembang diberi opsi dan hak tambahan untuk melakukan renegosiasi kontrak. Itu merupakan hal yang normal dalam bisnis.

Tapi kami berharap tidak ada perubahan. Kalaupun ada, mereka bisa bernegosiasi lagi. Pemerintah hanya memastikan, bila proyek tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemerintah, yakni Presiden. Saya tegaskan, tidak ada jaminan pemerintah dalam bentuk pembiayaan ataupun ganti rugi bila proyek gagal.

Ada yang kritik proyek KA Cepat ini kemahalan, tanggapan anda?

Biaya pembangunan KA cepat memang besar, sekitar US$5,5 miliar atau setara Rp73 triliun. Tapi biaya itu sepadan dengan proyek yang dilaksanakan.

Jika ada yang membandingkan kereta cepat di Iran, saya sedih karena mereka mengkritik tidak berdasarkan fakta dan data. Dipertanyakan, biaya proyek KA Cepat di Iran yang panjangnya 400 km hanya US$2,7 miliar, kok di Indonesia yang panjangnya hanya 142 km lebih mahal? Kenapa bisa begitu?

Saya jelaskan. Di Iran itu hanya kereta biasa dan pembangunan jalurnya juga paling murah. Karena nilai investasinya bukan total proyek melainkan hanya menanggung pembangunan konstruksi di atas rel.

Sementara KA Cepat Jakarta Bandung, seluruh proyek digarap secara penuh. Tentu biayanya lebih mahal. Apalagi kereta cepat ini nantinya akan melewati terowongan. Bahkan, skema teknis peralatan dan sistem untuk proyek kereta cepat ini adalah yang paling canggih. Coba dicek sama kedutaan China atau kedutaan Iran. Jadi jangan apel dicampur sama sawo dong

Apa alasan pemerintah memilih China dalam kerjasama ini?

Kami pernah menawarkan kerjasama ini dengan Jepang. Tapi, pihak Jepang meminta agar ada jaminan dari pemerintah. Kemudian, saat Presiden Jokowi berkunjung ke China ada pembicaraan mengenai proyek kereta cepat ini dengan Presiden China yang sudah lebih dahulu memiliki kereta cepat.

Setelah itu, kami diminta untuk melihat keekonomian untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Akhirnya, Presiden Jokowi meminta kami di BUMN untuk melakukan kajian mengenai kereta cepat. Setelah dilakukan kajian, ternyata proyek kereta cepat dianggap layak secara bisnis. Hasil tersebut juga telah disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara.

Bagaimana dengan tenaga kerjanya mulai dari pengerjaan hingga kereta cepat beroperasi?

Untuk tahap awal, proses pembangunan kami memakai jasa para ahli mesin dari China karena Indonesia belum menguasai teknologi High Speed Train (HST), sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari China.

Kami juga akan bekerjasama dengan BUMN China dalam pembangunan industri aluminium untuk pembuatan bahan baku kereta. Setelah menguasai teknologinya, kami akan memproduksi secara mandiri.

Saat ini kita belum punya produk turunannya, terutama bangun gerbong kereta ringan. Itu lembaran aluminium, patungan dengan China Railway untuk kereta api biasa atau kereta ringan.

Sementara itu, saat proses konstruksi untuk pembangunan infrastruktur prasarana, proyek kereta cepat sepanjang 142 kilometer (km) tersebut akan menyerap 20 ribu pekerja konstruksi hingga para ahli mesinnya.

Proses konstruksi ini berlangsung selama 3 tahun. Sedangkan, untuk pembangunan stasiun dibutuhkan tenaga kerja 20 ribu orang. Setelah beroperasi tahun 2019, target awal, kereta cepat ini akan menyerap 28 ribu tenaga kerja. Proyek ini diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di Jawa Barat. Diharapkan, dengan adanya KA cepat ini, akan tercipta sentra-sentra baru di Bandung Selatan dan Bandung Barat.