Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan meneken revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (20/3/2025) kemarin.

"Pasti dong (Teken RUU TNI). Nanti tergantung presiden," kata Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Soal kekhawatiran hadirnya dwi fungsi TNI, Menkum Supratman memastikan hal itu tidak akan terjadi usai RUU TNI disahkan. 

Bahkan menurut Menkum, sebaliknya justri di RUU ini memberi batasan kepastian terkait pos-pos mana saja yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil.

Menkum menyadari ada penolakan di kalangan masyarakat sipil imbas pengesahan RUU ini. Sebab tidak mungkin pemerintah bisa sepakat dalam semua hal.

"Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," kata Menkum.

Menkum Supratman juga mempersilakan jika masyarakat sipil mau menggunakan saluran resmi seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU TNI ini. 

Namun Menkum meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan RUU TNI yang baru disahkan kemarin.

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Menkum Supratman.  []