Pengamat Politik, Teguh Santosa, menyayangkan manuver Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret kepala daerah.

Sebab larangan itu dikeluarkan Megawati karena Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2025), terkait kasus Harun Masiku.

Teguh menilai larangan Megawati itu adalah pendidikan politik dan pendidikan hukum yang tidak baik.

Bahkan Teguh mengatakan, instruksi itu bernuansa sabotase dan ajakan pembangkangan terhadap upaya pemerintah membangun kohesivitas pemerintahan.

"Perintah Ibu Mega membuat kesan seolah-olah ada negara di dalam negara, ada negara partai di dalam NKRI. Ini tidak boleh terjadi karena bisa berdampak buruk tidak hanya pada urusan politik dan pemerintahan tapi juga pada urusan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah baik di pusat maupun daerah," jelas mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini ketika ditemui redaksi di kegiatan Sarasehan Alumni: Sinergi Unpad Menuju 300 Dunia di Bale Sawala, Unpad, Jatinangor, Sabtu (22/2/2025).

Teguh yang juga Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Unpad ini mengatakan, sebaiknya Megawati fokus memaksimalkan upaya hukum yang tersedia untuk membantu membuktikan bahwa Hasto yang merupakan kader kesayangannya tidak bersalah dalam kasus yang dituduhkan.

"Sebagai mantan presiden yang ikut mendorong kelahiran KPK, Ibu Mega semestinya mengirimkan pesan yang positif dan konstruktif kepada rakyat dalam upaya menegakkan hukum. Bukan memperkeruh keadaan dengan mengoplos hukum dan politik," kata Teguh.

Di sisi lain, Teguh mengingatkan kader PDIP yang dilarang Megawati ikut retret kepala daerah bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat integral, struktural, dan fungsional, serta menciptakan kewenangan yang saling melengkapi dalam konteks melayani rakyat.

Teguh mengingatkan bahwa kader setiap partai semestinya menyadari bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah pengabdian terbesar mereka adalah pada rakyat.

"Apalagi kader PDIP pasti tahu tentang kisah Bung Karno yang setelah jadi presiden menyerahkan hidup dan matinya untuk rakyat, bukan untuk partai yang dia dirikan," pungkas Teguh. []