Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia.

Pemeriksaan Bahli diperlukan terkait dugaan mafia pertambangan dan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP). 

"Kami berharap KPK menuntaskan dugaan korupsi IUP itu, karena merugikan keuangan negara triliunan dan terjadi kerusakan lingkungan akibat izin-izin yang dipaksakan untuk kepentingan sebagian kelompok dan individu-individu semata," kata Koordinator Nasional (Kornas) Kompak, Andi Ulfa, bersama rekannya berempat mengenakan seragam bertuliskan "#KPK Segera Periksa Bahlil", saat menyampaikan aspirasi di hadapan perwakilan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Kompak juga meminta KPK segera memeriksa pihak-pihak terkait lain yang patut diduga terlibat mafia pertambangan. "Kami mendukung KPK bergerak membasmi kasus-kasus korupsi di dunia pertambangan," kata Andi.

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga telah melaporkan Bahlil ke KPK untuk kasus yang sama, Selasa (19/3/2024). Pihak KPK pun memastikan akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Jatam. []