Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 orang jadi tersangka dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

Sebelumnya, Tim Penindakan KPK menangkap 8 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), di OKU, Sabtu (15/3/2025), 

Kemudian KPK melakukan pemeriksaan intensif  selama 24 jam terhadap 8 orang yang ditangkap tersebut. Dari 8 orang tadi, sebanyak 6 orang ditetapkan jadi tersangka dan 2 orang lainnya masih berstatus terperiksa atau saksi.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024-2025, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka," kata Ketua KPK Setyo Budiyantom dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025) sore.

Setyo menyebutkan, 4 tersangka selaku penerima suap yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ) dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).

Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta yaitu M Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

KPK menahan 6 tersangka tadi di rumah tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama. Terhitung mulai Minggu (16/3/2025) hingga 4 April 2025.

Ada pun kasus suap ini bermula dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun 2025. 

Berbarengan dengan pembahasan itu, terdapat permintaan uang 'pokir' dari 3 anggota DPRD kepada pemerintah daerah setempat. 

Kemudian, permintaan tersebut disetujui. Jatah pokir dimaksud diubah menjadi fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU menerima nominal uang pokir dengan persentase yang berbeda. []