Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Magelang yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.

Perintah Megawati ini ditanggapi oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia menyebut kegiatan retret tersebut adalah urusan pemerintah, dan para kepala daerah yang sudah dilantik tersebut diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi di Solo, Jumat (21/2/2025).

Mantan kader PDIP itu mengatakan, semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Sebab para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.

"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” ujar Jokowi menambahkan.

Sementara itu,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk untuk tak menunjuk Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) usai Hasto resmi ditahan KPKsejak Kamis malam lalu.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam (20/2/2025).

Komar menegaskan bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Mega. Termasuk sikap fraksi partai di DPR. []