Belakangan ini nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dikait-kaitkan dengan polemik pagar laut di Tangerang. 

Jokowi dituduh menjual laut berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga balas budi kepada pengusaha.

Menanggapi kabar itu Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi membela Jokowi. 

Menurut Haidar, tuduhan terhadap Jokowi sangat tidak tepat. Haidar meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi.

"Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya," kata Haidar, Rabu (22/1/2025).

Kedua, wilayah yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland.

Menurut Haidar, urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.

Sehingga, kata Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat. Sehingga bukan presiden yang bertanggung jawab.

"Ketiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," kata Haidar.

Kemudian PSN Tropical Coastland PIK 2 tersebut, kata Haidar, bukan atas inisiatif pemerintah, melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan.

Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. 

Kemudian hasilnya akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Ketua KPPIP adalah Menko Perekonomian.

"Keempat, ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," kata Haidar.

Ada pun dalam kasus pagar laut, ditemukan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang. Padahal aturannya tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut. []