Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto diharapkan tak membebani keuangan negara. 

Sebab, sejak awal tahun 2025 kondisi fiskal negara sedang terpuruk. Hal tersebut disampaikan oleh pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat 

Ia menyampaikan,  sampai akhir kuartal pertama 2025, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 10,5 persen dari target, dengan kontraksi lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (APBN Maret 2025). 

“Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa negara sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang serius,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/4/2025).

Tekanan ini sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang lebih rendah, ditambah dengan fluktuasi harga komoditas global dan tekanan ekonomi domestik. 

Ia lantas menyoroti anggaran kebijakan MBG yang melonjak drastis, dari anggaran awal Rp71 triliun namun naik menjadi Rp171 triliun. 

“Kenaikan ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga tidak didukung oleh kapasitas fiskal yang ada," ujarnya menambahkan. 

Ia juga menjelasnkan, bahwa penerimaan negara akan melemah di awal tahun. Itu sebabnya pemerintah harus mengantisipasi agar keuangan negara tak semakin terbebani. 

“Kebijakan makan gratis ini dilakukan secara terukur agar keuangan negara tidak semakin terbebani,“ pungkasnya. []