Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi untuk mencegah krisis moneter alias krismon akibat kenaikan tarif impor AS sebesar 32 persen tersebut.

Menurut Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Didin S Damanhuri, evaluasi ini penting dilakukan oleh pemerintah. 

“Pemerintahan Prabowo harus segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerjasama ekonomi ASEAN, OKI, BRICS+ etc, ” kata Didin kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

Selain itu, menurut Didin, pemerintah juga perlu melakukan reajustment terhadap situasi baru dari dampak jangka pendek, menengah dan panjang atas tarif tinggi dari AS tersebut atas keseluruhan visi, misi dan  program pemerintah.

Ia juga mendorong pemerintah  menyiapkan shifting pendanaan besar-besaran dari program-program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar kepada para pelaku usaha.

“Ini untuk membangkitkan pasar dalam negeri, terutama kalangan UMKM dan daerah-daerah,” ujarnya.

Indonesia masuk dalam daftar 10 besar yang terkena imbas tarif timbal balik tersebut sebagai dampak dari perang dagang di AS yang berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS.

Nilai impor AS dari Indonesia dinilai lebih tinggi 18 miliar dolar AS dibanding sebaliknya. AS mengenakan tarif baru bagi Indonesia sebesar 32 persen. 

Ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang dan ikan, serta peralatan elektrik. []