DPP PDIP secara tegas mengungkapkan ada permintaan khusus dari seseorang kepada PDIP terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ungkap Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Deddy menyebut jika utusan tersebut merupakan orang yang sangat berwenang. Namun ia pun enggan membeberkan identitas utusan yang dimaksud.

Menurut Deddy, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. 

Deddy meyakini jika kasus yang menyeret Hasto ini merupakan bentuk politisasi hukum. Tentu, hal ini dikatakannya bukan tanpa sebab. 

"Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan  yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," kata Anggota DPR Fraksi PDIP itu.

Menurut Deddy, jika memang KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum di Republik ini, maka tentu banyak persoalan atau kasus hukum lainnya yang bisa dipecahkan KPK.

"Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," pungkas Deddy. []