Sebanyak 448 kepala daerah mengikuti retret kepala daerah di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

Mereka telah mendaftar kepada panitia penyelenggara dan bersedia mengikuti acara hingga selesai.

Sedangkan yang tidak ada kabar hadir tercatat ada sebanyak 47 kepala daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan, dari 448 kepala daerah yang hadir langsung melakukan tes pemeriksaan kesehatan.

“Dari 448 yang hadir itu, sebanyak 19 harus kami beri tanda gelang merah karena kondisi fisiknya harus mendapat atensi seperti pasca operasi, karena mereka memaksa ikut,” jelas  Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di Magelang, Jumat (21/2/2025).

Dari seluruh kepala daerah ada 55 yang hingga kini belum hadir. Dari jumlah itu, 6 kepala daerah di antaranya telah konfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit dan acara keluarga.

“Ada 55 yang tidak hadir. Dari 55 itu ada 6 telah menyampaikan surat izin kepada panitia, 5 karena sakit dan ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Sisanya 47 belum ada kabar,” ungkap Wamendagri.

Bima Arya yang juga Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir diminta untuk mengirim perwakilannya.

“Harus ada yang menggantikan kepala daerah yang tidak hadir. Bagi yang diizinkan tidak hadir penting mengirimkan wakilnya untuk hadir. Untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah datangnya terlambat atau ada hal lain,” kata Bima Arya.

Bima menjelaskan, retret ini merupakan acara penting yang harus dilakukan kepala daerah. Selain sebagai ajang silaturahmi, retret ini juga untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.

“Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya acara ini. Kami baru menerima data secara mentah, bisa saja yang tidak ada kabar ini dari latar belakang manapun. Panitia akan terus menghubungi yang 49 ini. Malam ini kami putuskan mana yang bisa mengirimkan wakil, mana yang tidak bisa hadir,” pungkas Wamendagri.

Diduga 47 kepala daerah yang tanpa kabar itu merupakan kader PDIP. 

Sebab pelaksanaan retreat ini sempat diwarnai aksi penundaan keberangkatan kepala daerah yang berasal dari PDIP. 

Hal itu sesuai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. 

Surat itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, Megawati meminta agar perjalanan menuju retret tersebut ditunda. 

Instruksi Megawati itu diterbitkan menyikapi dinamika politik nasional, termasuk kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). []