Para kader PDIP yang jadi peserta retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, akan berkumpul di Kantor DPD PDIP DIY, Kota Yogyakarta.

Hal itu dilakukan menyikapi instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta para kepala daerah dari PDIP yang baru dilantik Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunda keberangkatan ke retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang juga kader PDIP dan para kolega separtainya akan menggelar pertemuan menyusul instruksi yang dikeluarkan Mega kemarin.

"Kami bersama-sama di DPD (PDIP) DIY bersama bupati wali kota yang lain yang sudah sampai Jogja, akan kumpul dulu ke DPD," kata Hasto Wardoyo, Jumat (21/2/2025).

Menurut Hasto, dirinya belum memutuskan untuk berangkat ke tempat retreat di Akmil dan akan menunggu hasil dari pertemuan ini.

"Ini saya baru perjalanan menuju DPD untuk nanti mendengar arahan bersama. (Keputusan) nanti ngikuti arahan yang ada di sini," kata Hasto.

Mantan Bupati Kulonprogo itu juga mengungkap kemungkinan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung bakal menemui Megawati membahas soal adanya instruksi penundaan keberangkatan ini.

"Mas Pram masih di Jakarta, yang sangat memungkinkan untuk berdiskusi dengan Ibu (Megawati)," kata Hasto.

Hasto mengaku belum mengetahui apakah pertemuan Pramono dan Megawati telah dijadwalkan atau belum.

"Belum tahu saya, tapi beliau kan yang akan berdiskusi dengan ibu [Megawati]," kata Hasto.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk untuk tidak menunjuk Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) usai Hasto resmi ditahan KPK sejak Kamis (20/2/2025) malam lalu.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar.

Komar mengatakan, semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Mega. Termasuk sikap fraksi PDIP di DPR. []