TULISAN ini tidak lahir dari kepentingan politik, tidak pula karena kedekatan dengan kekuasaan. Melainkan lahir dari perenungan panjang, dari jejak pengalaman hidup yang melekat kuat dalam memori saya.

Saya masih mengingat jelas 27 Juli 1996 ketika Jakarta dilanda tragedi Kudatuli. Saya ikut turun ke jalan menyuarakan kegelisahan bersama ribuan rakyat lainnya.

Sepulang dari aksi, seminggu kemudian saya meninggalkan rumah kakek saya (pensiunan TNI era Soekarno) di Paseban, Salemba, Jakarta Pusat kembali ke Semarang. Setiba di rumah almarhum ayah (Kesatrian, Jatingaleh) secara diam-diam saya dimintai keterangan oleh Bakorstanasda Kota Semarang, melalui Kodim (kini Kodim 0733 BS). Tak lama, kabar pemeriksaan sampai ke almarhum Bapak yang saat itu masih aktif di Pusat Penerbangan TNI-AD (Penerbad) dan Landasan Pangkalan Militer Ahmad Yani Semarang.

Tak ada kemarahan yang saya terima, justru sebuah pelajaran hidup yang membuka mata: “Jangan terjebak di permukaan politik. Yang kamu lihat hanya panggung. Tapi yang menentukan adalah medan tak terlihat dan itulah yang disebut 'The Killing Ground', strategi untuk menyingkirkan lawan tanpa benturan langsung," kata almarhum Bapak saat itu.

Nasihat itu kini menggema kembali dalam benak saya, saat menyaksikan transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto saat ini. Panggung terlihat bersih dan tertib. Tapi di baliknya, medan perang kekuasaan tengah berlangsung. Tulisan ini adalah hasil dari perenungan, diskusi mendalam, serta pengamatan terhadap dinamika kekuasaan yang tak lagi sederhana serta berbagai sumber tentang strategi dalam politik.

Jika kita berdiri tanpa kepentingan dan sekadar mengedepankan nalar, pertanyaannya sederhana, di mana letak Jokowi dalam skema transisi kekuasaan ini?

Hari ini kita menyaksikan paradoks besar. Mereka yang dulu terang-terangan anti-Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, kini mendadak menjadi bagian dari barisan pendukung Prabowo. Tapi mari jangan naif, ini bukan soal rekonsiliasi ideologis, melainkan penyamaran politik untuk menyelamatkan status quo.

Saya meyakini Prabowo tahu ini. Dia paham benar bahwa dalam barisan pendukungnya sekarang, bersemayam banyak faksi dengan kepentingan beragam, mulai dari faksi bisnis, elite birokrasi lama, sampai para pemain narasi dan disinformasi. Tapi seperti dalam teori intelijen klasik, Prabowo sedang menunggu momen tepat untuk mengaktifkan medan “The Killing Ground”.

Dalam ilmu strategi militer dan intelijen, The Killing Ground adalah kawasan yang diciptakan secara sengaja untuk menjebak musuh, mereka akan masuk dengan percaya diri, hanya untuk disingkirkan secara sistematis, satu per satu, tanpa ampun.

Jika benar Prabowo tengah memainkan strategi ini, maka ada indikasi bahwa dia tidak akan menyerang faksi status quo secara frontal. Dia akan menciptakan ruang kompromi semu, lalu mengarahkan mereka ke medan eliminasi melalui hukum, narasi publik, dan keputusan kebijakan yang bersifat cleansing terhadap jaringan kekuasaan lama.

Status Quo, mereka adalah sisa-sisa kekuasaan 10 tahun Jokowi yang kini menempel pada wajah baru pemerintahan. Di antaranya, Elite birokrasi istana yang dulu menjadi motor proyek-proyek besar, Taipan dan investor besar yang terbiasa mendapat perlakuan istimewa di era Jokowi. Aparat pengendali narasi publik, dari buzzer, pemilik media, hingga tokoh intelektual bayaran yang memainkan persepsi publik.

Faksi ini tidak menginginkan perubahan. Mereka ingin Prabowo menjadi “presiden boneka” agar semua jalur kekuasaan tetap berada di tangan mereka. Tapi apakah Prabowo akan membiarkan dirinya dikendalikan? Sampai di sini saya mengajak untuk melihat keadaan beberapa minggu ke depan dengan jernih dan jeli, ini akan lebih objektif ketimbang saya mendahului keadaan yang belum bisa diketahui.

Bagaimana Pemimpin Menyingkirkan Faksi Lama

Beberapa pemimpin dunia pernah menghadapi situasi serupa, misalnya Xi Jinping langsung membersihkan loyalis pendahulunya lewat operasi anti-korupsi. Recep Tayyip Erdogan memanfaatkan momentum kudeta gagal untuk menghancurkan faksi Gulen. Putin menyingkirkan oligarki lama dengan menuntut loyalitas total kepada negara.

Langkah-langkah ini bukan tanpa risiko tapi mereka yang berani mengeksekusi strategi killing ground inilah yang mampu mengubah peta politik negaranya dan menuai perubahan besar yang lama dicita-citakan rakyat.

Rakyat tidak boleh lengah. Transisi kekuasaan adalah momen krusial. Untuk wujudkan perubahan besar yang paling mungkin kita lakukan adalah menolak propaganda dan politik kemasan, jangan percaya pada wajah-wajah lama yang berganti baju tapi masih membawa agenda lama.

Dukung transparansi pemerintahan Prabowo, dorong audit proyek infrastruktur era Jokowi yang kemudian ditemukan pelaku korupsi dan penyeleweng konstitusi. Waspadai politik dinasti, gerakan melawan nepotisme harus tetap hidup. Perkuat kontrol sipil, media independen, LSM, dan aktivis harus mengawasi setiap kebijakan strategis.

Jalan Dua Arah bagi Presiden Prabowo

Pak Presiden Prabowo punya dua pilihan sejarah, menjadi presiden transaksional yang dikendalikan oleh faksi status quo ataumenjadi pemimpin reformis yang membersihkan gelanggang kekuasaan dari para penyamun.

Strategi The Killing Ground adalah kesempatan baginya untuk menyingkirkan musuh-musuh dalam selimut tanpa kekerasan, tanpa kudeta, hanya dengan kecerdikan dan keberanian moral.

Rakyat harus mendukung perubahan, bukan hanya dengan sorak, tapi dengan sikap kritis dan kesadaran kolektif. Sebab sekali lagi, sejarah selalu menyimpan ruang bagi pemimpin berani yang mampu mengalahkan musuh yang tak terlihat.

Saya yakin, kita bersama Prabowo akan tiba di sana bersama Indonesia yang damai dan lebih baik. Supaya kita bisa menyaksikan dan merasakan perubahan yang telah lama dicita-citakan, mari mencoba kita coba gunakan prinsip dari tokoh nasional yang juga aktivis senior dr Hariman Siregar yang telah teruji nyata melewati masa sulit saat pandemi Covid-19 hingga hari ini: "Jaga kesehatan, perbanyak doa dan ibadah, bantu kawan jika mampu".

*Penulis adalah Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR era tahun 90an, saat ini aktif di Indonesia Democracy Monitor