#Putusan MK

business

Komisi II DPR RI Sepakati Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan MK atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 menetapkan 24 daerah harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

  Iman M   |      27 Feb 2025 | Selengkapnya
business

Poin Putusan MK Ini Bisa Jadi Jebakan Pilpres 2029

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH UBL), Anggalana, mengungkapkan ada potensi Jebakan Batman dalam satu poin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan…

  A Amri   |      4 Jan 2025 | Selengkapnya
business

Pengamat: Putusan MK Pupuskan Politik Dinasti dan Oligarki

Pengamat politik, Sutan Aji Nugraha, mengatakan, penghapusan ambang batas pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah langkah signifikan untuk mengakhiri dominasi politik dinasti dan pengaruh…

  A Amri   |      4 Jan 2025 | Selengkapnya
business

Yusril: Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan MK

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu segera membahas dan menindaklanjuti putusan Mahkamah…

  A Amri   |      3 Jan 2025 | Selengkapnya
business

TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pasal mengenai aturan pidana terkait netralitas pilkada. Kini, pejabat daerah dan TNI-Polri menjadi subjek yang bisa dipidana bila melanggar netralitas tersebut.

  A Amri   |      15 Nov 2024 | Selengkapnya