Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengevaluasi Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, buntut dari soal izin usaha pertambangan (IUP). Sebab dampaknya terkait integritas pemerintahan Jokowi.
Iman M | 8 Mar 2024 | Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, film Dirty Vote berbasis riset. Semuanya hasil riset tapi terpilih untuk ditampilkan dalam film. Hanya yang potensial tidak bisa diganggu…
A Amri | 6 Mar 2024 | Selengkapnya
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)…
A Perdian | 5 Mar 2024 | Selengkapnya
Sejumlah tokoh nasional tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Tuntutan mundur ini disuarakan karena adanya dugaan Pemilihan…
Rezky | 5 Mar 2024 | Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merapat ke Partai Golkar usai purna tugas. Jokowi akan mendapat posisi tinggi di partai berlambang pohon beringin…
A Perdian | 4 Mar 2024 | Selengkapnya
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, meyakini, kenaikan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan agenda besar yang hendak dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adi Pranoto | 3 Mar 2024 | Selengkapnya
