Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengevaluasi Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia, buntut dari soal izin usaha pertambangan (IUP). Sebab dampaknya terkait integritas pemerintahan Jokowi.

Sebab apa yang dilakukan Bahlil kian memperkeruh suasana dan pasti berpengaruh terhadap citra Jokowi yang selama ini dikenal dekat rakyat.

"Apa yang dilakukan Bahlil terkait pencabutan IUP yang banyak mendapat sorotan publik, semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Jumat (8/3/2024).

Saiful mengatakan, apabila hal itu terus dibiarkan, pasti berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Ini kan makin memperburuk citra Jokowi, selain banyak sorotan soal kelangkaan beras, ditambah hingar-bingar pencabutan IUP yang tak sesuai dengan prosedur, tentu jadi puncak gunung es bagi pemerintahan Jokowi," kata Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu.

Menurut Saiful, jika masalah itu berlarut-larut maka sudah sepantasnya Jokowi mengevaluasi Bahlil. Jika tidak, akan jadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi.

"Saya kira Jokowi bijak dan adil, untuk itu sudah saatnya turun tangan. Bila tidak berubah dengan cepat, sangat tepat jika akhirnya harus mengevaluasi Bahlil dari kabinet," pungkas Saiful.[]