Pembentukan Tim Transisi pemerintahan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak kritik. Kecaman keras muncul bukan soal keberadaan tim itu, tetapi lebih terhadap orang-orang yang dipilih Jokowi untuk duduk di tim tersebut. Satu yang mendapat penolakan paling keras adalah Letnan Jenderal (purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono yang duduk jadi penasehat di Tim Transisi.

Hendro adalah mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada saat Pilpres lalu, ia juga masuk dalam Tim Inti Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kini di Tim Transisi, Jokowi mendaulatnya sebagai penasihat.

Dari sejumlah kalangan yang mengritik penunjukan itu, satu yang paling keras adalah Suciwati, istri almarhum Munir Said Thalib, aktivis Hak Asasi Manusia. Ia menyebut tindakan Jokowi itu sebagai hal yang memalukan.

Suci adalah salah seorang yang selama ini mencurigai Hendro sebagai aktor utama dibalik pembunuhan berencana atas suaminya tahun 2004 lalu.

"Kami prihatin dengan tindakan Jokowi sebagai presiden terpilih yang menunjuk Hendropriyono menjadi salah seorang penasihat pada Tim Transisi yang dibentuknya," ujar Suci kepada politikindonesia.com, di Jakarta, Jumat (22/08).

Suci menilai, Jokowi melakukan kesalahan pertama sebagai presiden terpilih dalam komitmennya untuk menegakkan hak asasi manusia. Ini adalah hal yang memalukan dan menunjukkan adanya politik balas budi. "Kalau mau politik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain."

Suci menilai pembelaan Jokowi terhadap Hendro tak mencerminkan niatan pemerintahannya untuk menegakkan HAM. "Seorang presiden tak selayaknya mengatakan itu sudah berlalu, itu kan katanya atau rapopo (tak apa-apa) terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro," ujarnya.

Suci menegaskan, sejak awal dirinya dan sejumlah aktivis HAM memang menolak kehadiran sejumlah pelanggar HAM di lingkaran terdekat presiden terpilih. Ia menilai keberadaan mereka berbahaya.

Akan sulit bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. "Sekarang saya tidak mau percaya sepenuhnya dengan janji-janji kampanye. Ternyata HAM hanya sebagai komoditas politik untuk meraih kekuasaan," ungkapnya.

Kepada Elva Setyaningrum, Suciwati menjelaskan kekecawaannya kepada Jokowi. Istri korban pembunuhan dalam pesawat jurusan ke Amsterdam pada 7 September 2004 ini mengungkapkan alasannya menolak Hendro. Berikut wawancaranya.

Mengapa Anda menentang keras penunjukan Hendropriyono sebagai penasehat di Tim Transisi?

Saya menganggap keberadaan Hendropriyono sangat bertentangan dengan visi dan misi Jokowi yang disampaikannya selama kampanye dan debat calon presiden. Jokowi sesumbar tentang penegakan dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Bagaimana ia bisa menjalankannya jika terduga pelanggar HAM itu justru diangkat menjadi penasehat.

Apa alasan Anda dan aktivis HAM lain menolak Hendropriyono?

Ia mempunyai catatan hitam dugaan pelanggaran HAM saat menjadi militer maupun ketika menjabat sebagai Kepala BIN. Kita menolak Hendro tidak kali ini saja. Dulu pada tahun 2001, kami juga menggugat kebijakan Megawati menunjuknya sebagai Kepala BIN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi pada waktu itu, gugatan kita kalah.

Ia diduga sebagai salah satu pelaku kejahatan kemanusiaan di Talangsari, Lampung tahun 1989, saat menjadi Danrem 043/Garuda Hitam. Ada ratusan orang warga dusun Talangsari yang tewas dibunuh atas tudingan pengikut aliran sesat. Kalaupun orang-orang ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan negara, tidak selayaknya mereka dibunuh. Harusnya dibawa ke pengadilan. Hingga kini juga tidak pernah ada persidangan untuk kasus Talangsari tersebut.

Langkah apa saja yang telah anda lakukan terkait protes ini?

Saya sempat menyampaikan kekecewaan saya melalui media sosial Twitter kepada Jokowi-JK. Selain itu, saya juga bertanya ke Deputi Tim Transisi Anies Baswedan dan Anggota Tim 11, Teten Masduki. Saya sempat mengirimkan pertanyaan untuk meminta penjelasan kepada presiden terpilih atas pengangkatan Hedropriyono. Saya menilai, kebijakan ini berbanding terbalik dengan rencana Jokowi-JK mengungkap pelanggaran HAM di Indonesia. Bahkan saya menanyakan, apakah pemilihan ini sebagai bentuk pengingkaran janji?

Apa yang anda khawatirkan dalam pemerintahan Jokowi-JK mendatang?

Pertama, soal niat baik yang ditunjukkan Jokowi. Ketika niat baik itu kemudian dikhianati tentunya kita terus melawan. Jadi, ketika Hendropriyono ikut dalam ruang kekuasaan Jokowi-JK, kami ramai-ramai menolak.

Kami beranggapan, Hendropriyono adalah orang yang berbahaya buat pemerintahan.

Sejalan dengan reformasi kita berharap para pelaku pelanggar HAM dibawa ke pengadilan. Sampai sekarang, hal itu masih sebatas janji-janji.

Kemarin kita cukup fight juga karena kita yakin Jokowi akan konsisten untuk melakukan penegakan itu. Tapi penunjukkan ini membuat kepercayaan kini mengendor. Lagi-lagi, hak asasi hanya jadi komoditas politik untuk meraih kekuasaan.

Apa harapan Anda?

Saya berharap, Jokowi-JK tidak perlu takut menegakkan HAM. Pasangan ini adalah pemimpin yang murni dipilih oleh rakyat. Jangan takut untuk menegakan HAM, kebenaran dan harus tegas mengadili pelaku pelanggaran HAM untuk menunjukan jati diri sebagai pilihan rakyat. Saya juga berpesan, semoga Jokowi mampu membaca kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terutama kasus Talangsari dan pembunuhan suami saya Munir. Sehingga mampu mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Seharusnya Jokowi berusaha memastikan Hendropriyono bersalah atau tidak melalui sidang di pengadilan hak asasi manusia. Bukan justru melibatkannya dalan proses transisi. Sikap Jokowi saat ini tidak mencerminkan janjinya mendukung penegakkan keadilan. Malah, ia jadi terkesan memaafkan pelaku pelanggaran HAM.