JAKARTA kembali heboh. Bukan karena konser K-Pop atau influencer yang endorse judi online, tapi karena sesuatu yang lebih serius: bursa saham rontok tujuh persen! Layaknya domino di meja kasino, saham-saham bluechip bertumbangan -- dari perbankan hingga raksasa teknologi milik konglomerat. 

Seakan belum cukup dramatis, Wakil Ketua DPR beserta rombongan tiba-tiba muncul di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama BEI yang menyambut mereka mungkin sempat berpikir, "Ini mau inspeksi atau ikut panik bareng?"

Apakah saham mereka juga ikut nyungsep? Atau ini langkah politis untuk meredam isu bahwa bursa yang merosot bisa menggoyang kursi kepresidenan? Di mana "polisi saham" dalam situasi ini -- apakah tugas mereka juga termasuk menahan kejatuhan indeks?

Investor panik. Perdagangan dihentikan. Semua sektor berdarah-darah. Bahkan konglomerat raksasa pun ikut terseret. Kejatuhan ini memicu reaksi global. MSCI, JP Morgan, dan Goldman Sachs buru-buru menurunkan peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi "Tidak Layak Beli." Dana asing kabur, memperparah tekanan jual.

Di tengah kegentingan ini, muncul isu Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mundur. Benarkah atau sekadar hoaks politik? Yang jelas, investor asing semakin ragu. Stabilitas kebijakan yang selama ini diandalkan mulai goyah.

Kedatangan rombongan DPR ke BEI bak pahlawan kesiangan. Tapi mungkin mereka juga khawatir: apakah bursa yang rontok bisa mengguncang kursi kepresidenan?

Secara historis, kejatuhan bursa bukan faktor utama tumbangnya pemerintahan. Namun, dalam politik Indonesia yang lebih dramatis dari sinetron, sentimen ekonomi bisa jadi bola salju. Jika gejolak pasar berlanjut -- daya beli masyarakat turun, APBN defisit, kepercayaan investor luntur -- tekanan politik bisa meningkat.

Kehadiran DPR di BEI bisa dianggap bentuk kepedulian. Atau, bagi yang skeptis, sekadar cari panggung. Yang pasti, ini peristiwa langka -- pejabat legislatif turun langsung ke bursa, seolah-olah masalah ini bisa diselesaikan dengan gesture prihatin dan sedikit lip service.

Pertanyaannya, apakah mereka membawa solusi konkret? Jika serius, seharusnya fokus mereka adalah regulasi yang jelas, insentif pajak yang mendukung pasar modal, serta stabilitas fiskal yang tidak dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.

Kalau cuma datang untuk melihat layar merah dan menghela napas, investor pun bisa melakukannya dari rumah?"tanpa protokoler dan iring-iringan mobil dinas.

Lalu, apa selanjutnya?

Bursa ambruk bukan kiamat, tapi ini sinyal yang tak bisa diabaikan. Jika tak ada intervensi yang tepat, dampaknya bisa menjalar lebih dalam ke sektor riil: PHK massal makin banyak, konsumsi terjun bebas, hingga potensi resesi.

Apakah ini cukup untuk menggoyang kursi kepresidenan? Tidak serta-merta. Tapi jika krisis tak dikelola dengan baik, kepercayaan publik bisa runtuh -- dan dalam politik, persepsi adalah segalanya.

Yang lebih mendesak bukanlah apakah parlemen harus hadir di bursa, melainkan apakah pemerintah dan DPR bisa bekerja sama menenangkan pasar dengan kebijakan yang masuk akal. Atau, kita hanya akan menyaksikan episode berikutnya dari drama politik yang lebih dramatis daripada bursa yang ambruk.

Satu hal yang pasti: naik-turun saham itu biasa. Tapi kalau wakil rakyat sampai turun ke lantai bursa, berarti ada yang benar-benar luar biasa.

*Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Alquran