Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) terus berupaya mengangkat derajat kaum perempuan. Salah satunya melakukan kerja sama dengan Republik Fiji untuk mengentaskan kemiskinan pada perempuan di kedua negara tersebut.

KPPPA dan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan (PAPK) Fiji menggelar Joint Technical Working Group (JTWG) untuk 3 tahun ke depan di Kantor KPPPA, Jakarta, Senin (08/06).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan, JTWG merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani oleh KPPPA dan KPAPK Fiji pada tanggal 18 Desember 2013, di Jakarta.

Kegiatan JTWG ini menghasilkan kesepakatan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun ke depan. Seluruh kegiatan yang diusulkan berada dalam empat cluster kerja sama.

“Empat cluster kerja sama yang tercantum dalam MoU ini adalah penguatan kapasitas dan produktivitas perempuan di bidang mata pencaharian atau ekonomi, peningkatan perlindungan maupun pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, penguatan kapasitas di bidang pengarusutamaan gender dan pengintegrasian penguatan hak anak dalam pembangunan," katanya.

Menurutnya, rombongan Kementerian PAPK Fiji dan rombongan juga akan mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mendapat gambaran lengkap program layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, rombongan ini akan mengunjungi SMU Negeri 29 Jakarta untuk melihat implementasi kebijakan sekolah ramah anak.

"Mereka juga mengunjungi UKM perempuan binaan IWAPI dan Komunitas Perempuan Pengusaha Tangerang Selatan (Kopi Tangsel). Bahkan, direncanakan meninjau ruang laktasi dan bagian pengaduan masyarakat yang kami miliki untuk melihat sistem dan mekanisme pengaduan perempuan korban kekerasan dalam mendapat layanan serta bagaimana sistem ini terintegrasi dengan unit-unit layanan lain di instansi terkait," papar Yohana.

Dijelaskan, kerjasama yang dilakukan pihaknya dengan pemerintahan Fiji sudah dilakukan sejak tahun 2012. Saat itu pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama Teknis Kementerian Luar Negeri melakukan program pemberdayaan perempuan di Fiji berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan dan rumput laut.

Kegiatan pada saat itu adalah pengolahan bakso ikan, nugget ikan dan rumput laut. "Kemudian awal 2013, Kedutaaan Besar Fiji di Jakarta menjanjaki kerjasama resmi dengan kami melalui MoU antara kami dengan KPAPK Fiji. Sedangkan untuk kegiatan JTWG sudah diusulkan sejak Maret 2014 lalu oleh Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Ratu Seremaia Cavuliati," tegasnya.

Namun, lanjut Yohana, pelaksanaan JTWG ini kemudian ditunda, mengingat 2014 adalah tahun terakhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sehingga pihaknya harus memfokuskan diri pada pelaksanaan program kerja prioritas di dalam negeri dan persiapan pergantian kabinet.

"Akhirnya, usulan tersebut titik terang kembali mendapatkan setelah Menteri PPPA Indonesia dan Menteri PAPK Republik Fiji melakukan pertemuan bilateral di sela-sela sidang Commission on the Status of Women (CSW) di New York, Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat untuk memperkuat kerjasama dan hubungan melalui serangkaian kerjasama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," pungkasnya.