Ketua DPD Golkar Kota Madiun, Bagus Rizki Dinarwan, mengatakan, DPD Partai Golkar Kota Madiun tidak membuka penjaringan bakal calon wali kota pada Pilkada 2024. 

Menurut Bagus, hal itu sesuai instruksi dari DPP tertanggal 19 April 2024.

"Instruksinya DPD Golkar kota-kabupaten dan provinsi dilarang melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah," kata Bagus Rizki Dinarwan, Rabu (1/5/2024).

Bagus menjelaskan, DPD Golkar Kota Madiun sudah menyelesaikan tahapan penjaringan bakal calon wali kota dan sudah menyerahkan beberapa nama. Baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, termasuk nama Walikota yang saat itu masih menjabat pada September 2023 lalu, Maidi.

Kemudian, dari nama itu dilanjutkan dengan survei awal. Hasil survei awal muncul beberapa nama. 

Selanjutnya DPD Golkar diminta untuk melakukan komunikasi dengan beberapa nama yang mengerucut dan muncul dari hasil survei awal.

"Tahapannya sudah selesai, DPD Golkar ini diminta untuk memasukkan nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik termasuk Pak Maidi," kata Bagus.

Mekanisme survei awal dari Golkar dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hal ini menjadi dasar mengapa DPP Golkar melarang untuk melakukan penjaringan. Golkar juga tidak menerapkan mahar politik.

"Kami tak bisa memungkiri bahwa nama incumbent (Maidi) ini punya angka yang lumayan berdasarkan survei," pungkas Bagus. []