Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendukung langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk untuk pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Bambang, efisiensi ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang proyek pembangunan IKN yang telah menyedot anggaran besar sejak ditetapkan.

"Pembangunan IKN ini membutuhkan evaluasi ulang, walaupun selama ini sudah digelontorkan anggaran yang cukup besar di era pemerintahan sebelumnya," kata Bambang Haryo Soekartono, Jumat (14/2/2025).

Bambang menganalisa ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan saat menjadikan secara penuh IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan.

"Salah satu pertimbangannya adalah aksesibilitas dan anggaran masyarakat saat ingin mendatangi IKN," kata Bambang. 

Saat ini, populasi terbesar Indonesia berada di Jawa dan masyarakat yang berkepentingan untuk mendatangi ibu kota negara dan pusat pemerintahan di Jakarta, setiap harinya, sekitar 5 juta orang.

"Selama ini, mereka menggunakan berbagai moda. Baik moda darat publik, moda darat pribadi baik mobil maupun sepeda motor, moda laut, dan udara. Bahkan, masyarakat bisa jalan kaki ke ibu kota Jakarta," kata Bambang.

Bambang mengatakan, dirinya tidak bisa membayangkan jika flow pergerakan masyarakat itu berpindah ke IKN, hanya dengan dua moda saja yang bisa melayani, yaitu moda laut dan moda udara. 

"Kita tahu sendiri, kalau kedua moda itu jumlahnya terbatas. Bisa dibayangkan padatnya para penumpang yang akan mengantre nanti," kata Bambang.

Misalkan, yang bergerak ke IKN adalah 1 juta orang per hari dan menggunakan moda udara, dengan tarif Rp1,5 juta, maka biayanya adalah Rp1,5 triliun. 

Artinya untuk pulang pergi, kata Bambang, membutuhkan Rp3 triliun per hari. Untuk 1 tahun, dibutuhkan biaya Rp1.095 triliun hanya untuk transportasi, belum termasuk akomodasi. 

"Ini kan nilai yang sangat besar. Kita kan mendorong efisiensi anggaran. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi juga di masyarakat. Bayangkan, masyarakat harus mengeluarkan Rp1.500 triliun hanya untuk transportasi dan akomodasi ke IKN," kata Bambang.

Bambang juga menyinggung soal kemampuan bandara di IKN dan penunjang IKN dalam menampung potensi penumpang yang akan mendatangi IKN. 

"Kapasitas bandara IKN itu hanya 600 orang per hari. Bandara Balikpapan, sebagai penunjang IKN, hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari. Bandingkan dengan proyeksi calon penumpang, yang 1,5 juta per hari. Mau ditaruh dimana semua penumpang itu?" kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, jumlah pesawat di Indonesia saat ini totalnya ada 480 unit. Bila kapasitas 150 kursi, setara dengan kapasitas 72.000 penumpang. 

"Dengan 480 pesawat yang ada di Indonesia, bila dipindahkan seluruhnya ke jalur Jakarta-IKN, penumpang yang bisa diakomodir hanya 72.000. Lalu Bagaimana caranya jika harus mengangkut 1,5 juta penumpang per hari? Mau berapa trip per hari, jika kita asumsikan 480 unit itu memiliki rute ke IKN," kata Bambang.

Apalagi, kata Bambang, apron Bandara Balikpapan hanya 20 sampai 30 pesawat dan apron Bandara IKN tak lebih dari 10 pesawat. 

"Sisa yang 440 pesawat mau ditaruh dimana?" sebut Bambang dengan nada bertanya.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, kata Bambang, IKN ini merupakan pemborosan anggaran negara saat pembangunan dan uang rakyat ketika nanti difungsikan secara penuh sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan.

"Ini kan menyulitkan masyarakat untuk menerima layanan negara. Padahal negara harus memberikan pelayanan maksimal bagi rakyatnya. Kalau tidak bisa memberikan pelayanan maksimal, bisa dikatakan pemerintahan ini telah gagal. Pemerintah maunya efisiensi, tapi masyarakat tidak bisa mengefisiensikan uangnya jika harus ke IKN," kata Bambang.

Menurut Bambang, proyeksi pengguna transportasi ini belum termasuk ASN dan pekerja swasta yang ditugaskan di IKN. 

Diperkirakan ASN yang bekerja di pusat pemerintahan dan ibu kota negara ditambah para pekerja sektor swasta yang berkepentingan dengan ibu kota negara, jumlahnya bisa menyentuh 2-3 juta orang. 

Jumlah orang ini akan menjadi beban tambahan di sektor transportasi saat mereka pulang ke kota asal di momen libur.

"Ini lah yang harus dievaluasi oleh pemerintah," pungkas Bambang yang mengklaim telah menolak pembangunan IKN sejak tahun 2017, yang terlihat pada jejak digital di tahun 2017 dan 2019. []