Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung angkat bicara terkait penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akbar mengatakan, Golkar harus segera melakukan konsolidasi dan menunjuk pelaksana tugas Ketum.

Berbicara kepada stasiun televisi swasta, Senin (17/07) malam, Akbar, mengatakan, dengan status tersangka, Novanto tidak mungkin lagi bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin parpol. Sementara Golkar sedang menghadapi agenda politik pemilu serentak 2018 dan pemilu 2019.

"Puncaknya adalah agenda politik 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini agenda yang sudah ada di depan mata," ujar dia.

Dalam pandangannya, internal Golkar bisa saja membuat kesepakatan untuk memilih ketua umum sementara atau pelaksana tugas (Plt) ketum.

Hal itu sebaiknya dibahas oleh para pengurus partai. Misalnya, kata dia, menunjuk tokoh di DPP untuk memimpin sementara.

Namun, kata dia, perlu pemimpin definitif untuk menjalankan kepemimpinan yang kuat.

"Pada akhirnya kita perlu kepempinan permanen untuk mengatur strategi yang betul-betul siap dalam menghadai agenda politik 2018 dan agenda puncak 2019," kata Akbar.

Akbar mengatakan, politisi senior Golkar lainnya seperti Aburizal Bakrie juga mengkhawatirkan kondisi tersebut ketika Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengatakan, dengan penetapan tersangka itu, posisi Partai Golkar akan semakin sulit. “Tentu saja akan berdampak pada Partai Golkar, terutama bagi Pilkada ke depan,” kata Akbar.