Presiden Prabowo Subianto memastikan tak mentolerir jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo meminta dilakukan evaluasi jika ada jajaran direksi yang pemalas, menyalahgunakan wewenang, melakukan praktik tak benar, dan menyalahgunakan fasilitas. 

Untuk itu Prabowo meminta manajeman Danantara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. 

“Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan watak, akhlaknya, serta prestasinya," ujar Prabowo usai menghadiri Townhall Meeting BPI Danantara bersama sejumlah grup usaha BUMN di Jakarta Convention Center, Senin petang, 28 April 2025. 

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik enggak bener, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, Saya minta diganti," ujar Prabowo dengan tegas. 

Kepala Negara juga menekankan bahwa promosi jabatan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, latar belakang, maupun afiliasi politik.

“Yang baik dari bawah, dari dalam, dipromosikan. Kalau tidak cari ahli yang baik, tapi tidak boleh yang tidak profesional," pinta Prabowo.

Arahan Prabowo ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan Danantara menjadi lembaga investasi negara yang bersih, profesional, dan berorientasi penuh pada kepentingan nasional. []