Sejumlah layanan kantor Samsat yang berada di Bandung, Garut, hingga Bekasi yang mengalami lonjakan pembayaran pajak. 

Hal tersebut diduga terjadi karena antusiasme masyarakat Jawa Barat dengan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Garut, Ervin Yanuardi Effendi mengatakan, antusiasme wajib pajak terpantau tinggi sejak layanan dibuka. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (20/3/2025).

"Sejak pagi terpantau ada lonjakan, dari data yang ada lonjakan meningkat hingga 100 persen," kata Ervin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).

Sementara Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kabupaten Bekasi, Muhammad Fajar, pun memastikan kebijakan penghapusan tunggakan direspons positif oleh masyarakat.

"Jumlah wajib pajak yang memproses melonjak," ucapnya.

Pihak Samsat kini memastikan persentase lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor hari pertama kebijakan diberlakukan akan terlihat pascapenutupan layanan sore ini.

"Ada lonjakan, cukup ramai, tapi realisasinya berapa baru bisa diketahui setelah penutupan," ujar Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung II Kawaluyaan, Ade Sukalsah.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengaku sudah mempersiapkan pelayanan secara langsung maupun daring melalui aplikasi. Semua personel layanan sudah siap melayani wajib pajak yang datang memanfaatkan program.

"Sarana dan prasarana sudah siap dan mendukung pelaksanaan program," ujar Dedi Taufik.

Program yang membebaskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya ini dinilai warga sebuah terobosan.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan, masyarakat diberi kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, dengan hanya membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Dedi menjelaskan, hampir 6 juta wajib pajak memiliki tunggakan. Jika dirata-rata satu wajib pajak nantinya membayar Rp250 ribu, maka ada pendapatan daerah hingga Rp1,3 triliun yang didapat dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Hampir 6 juta. Makanya saya ambilnya enggak tinggi, daripada mikirin yang puluhan atau belasan triliun itu, lebih baik yang sederhana aja misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata Rp250 ribu, itu sudah Rp1,3 triliun. Itu bisa meningkatkan infrastruktur jalan," jelasnya. []