Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendatangi para mahasiswa yang melakukan demo tolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI usai bertemu pimpinan DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menkum Supratman menemui mahasiswa yang sudah beraksi sejak Rabu siang itu di area Gerbang Pancasila. 

Menkum bersama Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Para mahasiswa yang berasal dari Universitas Trisakti menyatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman berjanji akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman.

Supratman mengatakan, dirinya selaku menteri hukum di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto siap untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentara nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," kata Supratman.

Ada pun RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini menuai banyak protes sebab dirasa bakal menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. 

Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru dan tidak transparan.

Dalam RUU TNI itu ada ketentuan penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif. 

Sejumlah hal lain yang jadi sorotan publik yakni, termasuk penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan.

Meski diprotes pembahasan RUU TNI tetap dilanjutkan. Seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat, Kamis (20/3/2025).

Supratman usai bertemu para mahasiswa mengatakan, aspirasi agar RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi karena adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

"Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," pungkas. []