Sebanyak 8 kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang merupakan kader PDIP menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

"Delapan kepala daerah yang merupakan kader PDIP menunda keikutsertaan retret di Magelang. Kami patuh terhadap instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, Jumat (21/2025).

Rapidin menyebutkan instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Kami, kader PDIP Sumut, selalu tegak lurus dan siap siaga terhadap perintah Ibu Ketum. Kepatuhan dan loyalitas kepada partai adalah komitmen utama kami," kata Rapidin dengan nada tegas.

Menurut Rapidin, 8 kepala daerah PDIP asal Sumut tersebut sempat dalam perjalanan menuju Magelang. 

Namun setelah mendapatkan instruksi, para kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024 itu langsung menghentikan perjalanannya.

"Delapan kepala daerah PDIP di Sumut yang sedang dalam perjalanan ke Magelang langsung menghentikan perjalanan mereka di Yogyakarta setelah menerima surat dari Ibu Ketum," ungkap Rapidin.

Rapidin menyebutkan, 8 kepala daerah tersebut berasal dari Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah.

"Kami berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah tersebut untuk memastikan mereka mengikuti arahan partai. Begitu menerima surat tersebut, mereka tanpa ragu menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai. Ini bukti loyalitas dan kedisiplinan mereka sebagai kader PDIP," kata Rapidin.

Rapidin menegaskan, seluruh kader PDIP Sumut akan selalu berada dalam barisan yang sama dengan keputusan partai.

Sebalumnnya, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. 

Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawati pada 20 Februari 2025. Instruksi dikeluarkan menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati meminta kepala daerah yang sudah jalan menuju lokasi pembekalan untuk berhenti. Presiden ke-5 RI itu meminta para kepala daerah dari PDIP menunggu arahan lebih lanjut. []