ANTREAN motor mengular isi BBM di pom bensin milik Belanda, Shell Company, menjadi topik hangat pagi ini. 

CNN Indonesia, misalnya, dalam judul "Antrean SPBU Shell Mengular, Mendadak Ramai Usai Isu BBM Oplosan", mengutip berbagai pengantre yang tidak percaya lagi dengan BBM Pertamax. Bahkan, antrean terjadi setelah Pertamina memberi keterangan resmi tidak ada oplosan, melainkan blending.

Dibongkarnya korupsi Pertamax oplosan merupakan semangat Prabowo untuk membersihkan BUMN dari praktik-praktik korupsi. Sebelumnya, Prabowo sudah menunjukkan kepada rakyat dengan meminta korupsi di PT Timah, yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, dihukum berat.

Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi selama 6 jam beberapa waktu lalu, terdapat bocoran isu bahwa Prabowo akan menangkapi semua pimpinan BUMN yang terlibat korupsi selama 10 tahun belakangan ini.

Langkah Prabowo ini dikatakan karena sudah memberi "voor" (kesempatan) mengembalikan uang korupsi selama 100 hari pertama pemerintahannya. Setelah itu dia akan bertindak tegas.

Pemerintahan bersih adalah aset besar bagi kemajuan bangsa. Kita melihat dengan terbongkarnya kasus "BBM Oplos" ini, kemarahan rakyat ditunjuk dengan membeli produk asing.

Jika korupsi terbuka dan di berbagai sektor, maka kebanggaan rakyat atas bangsanya runtuh. Bagaimana mau membicarakan Indonesia Emas kalau rakyatnya tiap hari dilanda kecemasan?

Korupsi dan Budaya

Prabowo mencoba untuk membasmi korupsi. Namun, mahasiswa masih menyatakan "gelap". Gerakan "Indonesia Gelap" tentunya harus dipahami karena rakyat belum bisa meyakini langkah Prabowo.

Langkah Prabowo selama ini secara struktural memang nyata menggeser dan menggusur dominasi oligarki rakus, yang menjadi sumber korupsi. Namun, persepsi mahasiswa dalam menyikapi kedekatan Prabowo dan Jokowi adalah negatif. Mereka bergerak untuk mengadili Jokowi.

Hal itu masuk dalam salah satu tuntutan mereka, selain pemerintah yang bersih dan transparan. Selama Prabowo secara simbolis menyatakan intim dengan Jokowi, maka selama itu pula keraguan mahasiswa terjadi.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi lingkaran setan. End to end. Korupsi bukan hanya terjadi dalam pemerintahan dengan merampok uang APBN dalam kisaran 30-50 persen. Namun, juga di BUMN.

Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi diperkirakan ribuan triliun uang dikorupsi, baik di sektor tambang, minyak, hutan, impor, ekspor, keuangan, dan lain-lain. Bahkan, korupsi mendapatkan dukungan legal, berupa undang-undang.

Dalam hal terakhir ini, misalnya, di sektor sawit, Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan memutihkan penguasaan sawit ilegal 3,3 juta hektare karena sesuai UU Omnibus Law Ciptaker. Padahal penguasaan sawit ilegal itu adalah perampokan aset negara terbesar.

Secara struktural, Prabowo dengan kekuasaannya, misalnya, tidak tunduk pada UU Omnibus Law Ciptaker keparat itu. Dalam dialognya dengan Jumhur Hidayat pada bulan November 2024 lalu, Prabowo mengatakan tidak akan menuruti pasal dalam  UU Omnibus Law seperti dirujuk Luhut Panjaitan.

Luhut sebelumnya mengatakan secara logika pemerintah harus tunduk pada UU dan memutihkan tanah hasil rampokan itu. Kata Luhut, "Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa,".

Sebaliknya, Prabowo memiliki logika kebalikannya Luhut, yakni perampokan tanah negara adalah kejahatan, tanah itu harus diambil negara kembali. UU yang disahkan untuk kejahatan adalah sebuah kejahatan pula. Akhirnya, Prabowo membentuk satgas sawit ilegal, yang sedang bekerja mengembalikan tanah negara kepada negara.

Keberanian Prabowo tentu perlu diapresiasi. Rakyat harus mendukung langkahnya dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi dalam sejarahnya bukanlah persoalan struktural saja, melainkan juga persoalan budaya.

Seorang pejabat daerah, misalnya, merasa kurang sopan jika tidak memberikan "oleh-oleh" kepada pejabat pusat yang datang berkunjung. Padahal, pejabat pusat itu sudah dibiayai negara, termasuk uang sakunya.

Begitu juga ketika seorang pejabat mengunjungi pesantren atau bertemu kiai. Mereka malu tanpa membawa sesuatu. Perilaku ini berasal dari budaya kita yang senang memberi. Namun, budaya ini akhirnya berkembang menjadi suatu keharusan.

Dalam sejarahnya, beri-memberi sesuatu itu merupakan keikhlasan. Selanjutnya di era Orde Baru dilakukan "di bawah meja". Sekarang berkembang menjadi keharusan di depan untuk memuluskan proyek, pengangkatan pejabat, penerbitan surat-surat keputusan, dan lain-lain.

Kalau band Sukatani, dengan lagu "bayar, bayar, bayar" yang hanya menyasar polisi, sesungguhnya sudah terjadi di mana-mana. Kalau istilah Mahfud MD, ketika dia menjadi menteri Jokowi, korupsi terjadi di seluruh penjuru angin. Total.

Dengan demikian, maka Prabowo harus juga memikirkan langkah budaya dalam pemberantasan korupsi, bukan saja struktural via kekuasaan. Langkah budaya ini seharusnya dipikirkan Fadli Zon sebagai menteri kebudayaan, bagaimana bangsa kita menemukan moral yang antikorupsi.

Refleksi Puasa dan Ramadan

Pada bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi setan. Puasa adalah menemukan kembali diri kita menjadi manusia seutuhnya.

Manusia seutuhnya adalah tidak mencuri dan berbohong. Manusia seutuhnya juga menghindari kerakusan dan merasakan penderitaan orang lain atau solidaritas.

Kaum strukturalis selalu melihat bahwa faktor-faktor ekonomi adalah dominan dan bersifat terstruktur. Manusia digerakkan oleh motif ekonominya alias manusia adalah binatang ekonomi. Namun, Islam memandang manusia dapat mencapai kesempurnaan jika dia mampu menyubordinasikan nafsu materialnya dalam keutamaan spiritualitas.

Keutamaan spiritualitas bisa dicapai oleh orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Dalam pandangan strukturalis orang-orang miskin sama sekali tidak berdaya. Sebaliknya, dalam pandangan Islam orang-orang miskin dapat menjadi teladan juga.

Lauren Booth, ipar eks PM Inggris yang juga pengawas Danantara, Tony Blair, umpamanya, masuk Islam pada 2010, belajar dari orang miskin. Sebagaimana diberitakan, dia masuk Islam karena melihat seorang nenek miskin berpuasa di Palestina, ketika dia mengunjungi rumah tersebut sebagai wartawan.

Lauren bertanya kenapa sudah miskin nenek itu masih mau menahan lapar, berpuasa. Nenek tersebut menjawab bahwa dia berpuasa untuk merenungkan nasib orang-orang yang lebih miskin darinya.

Filsafat nenek tersebut membuat Lauren refleksi diri dan masuk Islam. Jadi, orang miskin pun bisa menjadi teladan kehidupan.

Semua individual melakukan kontrak politik langsung kepada Allah SWT untuk hal Puasa. Sebab, Allah mengatakan bahwa puasa adalah urusan diri-Nya langsung pada manusia. Sedangkan ibadah lain, sifatnya lebih kolektif.

Dengan puasa, manusia diminta mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu berbohong, mencuri, mengumbar sensualitas, nafsu makan rakus, dan lain-lain. Pengendalian ini akan membuat manusia mampu menjadikan dirinya menghormati hak-hak hidup orang lainnya.

Dengan melatih diri selama sebulan, maka manusia diharapkan menjadi baik dan tidak mengambil hak-hak orang lain.

Pada bulan Ramadan, manusia juga diwajibkan membayar zakat dan memperbanyak infak serta sedekah. Kewajiban membayar zakat adalah sebuah "Community Welfare".

Pembayaran zakat merupakan kesadaran individual bukan karena tekanan kekuasaan. Sehingga saling tolong menolong dalam masyarakat merupakan gerakan gotong royong yang dianjurkan Pancasila juga.

Peranan negara dalam mendorong manusia menemukan kembali dirinya seharusnya cukup besar. Pemerintahan Prabowo dapat mengambil peran dengan mendukung kekhusukan masyarakat berpuasa.

Jika di awal era Jokowi mayoritas umat Islam diganggu dengan tema "orang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa" dengan cara membebaskan warung boleh buka selama Ramadan, maka ke depan harus dikembalikan seperti dahulu kala, yakni warung-warung dibatasi bukanya hanya untuk musafir.

Membuat deislamisasi di Indonesia, seperti era Jokowi, akan menghasilkan manusia-manusia korup yang makin sadis. Justru sebaliknya, mendorong Islamisasi akan membuat manfaat agama bagi perkembangan manusia-manusia soleh lebih gampang. (Catatan: Kita harus bangga dengan Prabowo yang mengangkat Menteri Pendidikan Tinggi Saintek kemarin lalu, Brian. Di era Jokowi, Brian ini setiap saat dihujat, di-bully, dan dilaporkan ke polisi oleh kaum-kaum anti Islam di ITB, karena dianggap radikal).

Masyarakat sendiri juga harus mendorong pembentukan manusia-manusia berakhlakul karimah. Saling dukung dalam masyarakat merupakan kerja kebudayaan.

Jika ini berhasil, maka manusia-manusia yang bermental korup akan mengecil jumlahnya. Jika ini dikombinasikan dengan gerakan antikorupsi oleh Prabowo, sinergitas akan menghasilkan Indonesia bebas korupsi.

Penutup

Prabowo melakukan gerakan antikorupsi secara struktural dengan membabat koruptor-koruptor di Pertamina, Timah, Pajak, dan lain-lain sesuai janjinya. Namun, mahasiswa masih melihat kegelapan. Khususnya karena mahasiswa ingin bukti konkret adili Jokowi.

Sambil menunggu pengaruh gerakan antikorupsi Prabowo, ada baiknya kita, manusia-manusia Indonesia, merefleksi diri selama bulan Ramadan, dengan berpuasa.

Puasa adalah cara mengendalikan nafsu binatang kita, kerakusan. Puasa juga adalah momentum merasakan penderitaan orang lain, yang miskin. Bulan Ramadan dengan instrumen zakat kita juga masuk pada filsafat Gotong Royong untuk saling tolong-menolong.

Gerakan struktur oleh Prabowo jika sinergi dengan gerakan pembersihan diri melalui puasa, yang dilakukan mayoritas rakyat, maka Indonesia bersih akan segera terwujud. Mampukah kita?

Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. 

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle